MajmusSunda News, Jakarta, Senin (10/11/2025) – Dalam momentum peringatan Hari Pahlawan Nasional, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada sepuluh tokoh bangsa, termasuk Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmaja, S.H., LL.M. ─ seorang negarawan dan pemikir hukum asal Jawa Barat yang dikenal luas sebagai Bapak Hukum Laut Indonesia.
Berbagai kalangan menyambut baik penganugrahan ini, para inohong Sunda, terutama yang tergabung dalam Majelis Musyawarah Sunda (MMS).
Laksamana TNI (Purn) Dr. Ade Supandi, S.E., M.A.P. selaku Pinisepuh Pamangku Sunda (Presidium) Majelis Musyawarah Sunda (MMS) menyambut gembira penganugrahan Gelar Pahlawan tersebut.
“Alhamdulillah ikut memperjuangkan Prof Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmaja, pahlawan nasional asal Sunda. Syukur alhamdulillah akhirnya tahun ini 2025,” ujar Laksamana Ade.
Andri P. Kantaprawira, selaku Ketua Badan Pekerja MMS turut menyambut gembira penganugrahan tersebut.
“Alhamdulillah Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja tos ditetapkeun sabage Pahlawan Nasional,” ujar Andri.
Asep Sasa Purnama, salah satu Dewan Pakar MMS, menyatakan ikut bersyukur atas penganugrahan gelar Pahlawan Nasional kepada Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja.
“Alhamdulillah, semoga semakin bertambah pahlawan nasional dari Tatar Sunda. Aamiin Yaa Robbal Aalamiin,” ujar Asep Sasa.
Ismeth Wibowo, cucu pahlawan nasional Ir. Djuanda Kartawidjaja, Perdana Menteri Indonesia yang terakhir, sebagaimana dikutip dari Indonews.Id, mengatakan turut juga memberikan mengapresiasinya dan merasa bangga atas penganugerahan gelar tersebut.
“Selamat kepada para keluarga pahlawan nasional dan para ahli warisnya. Kami juga mengapresiasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto atas penganugerahan ini,” ujar Ismet yang juga sebagai anggota Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional Indonesia (IKPNI) tersebut.
Ismeth Wibowo, secara khusus mengapresiasi jasa Mochtar Kusumaatmadja yang menjadi penerus perjuangan Ir. Djuanda.
”Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja adalah penerus perjuangan kakek saya Ir. H. Djuanda,” ujar Ismeth.
Jejak Pemikiran dan Pengabdian Mochtar Kusumaatmaja
Lahir di Batavia (kini Jakarta) pada 17 Februari 1929, Mochtar Kusumaatmaja merupakan putra dari M. Taslim Kusumaatmadja, seorang apoteker asal Tasikmalaya, dan Sulmini Soerawisastra, guru asal Cirebon. Ia menempuh pendidikan hukum di Universitas Indonesia dan melanjutkan studi ke Universitas Yale, Amerika Serikat, sebelum meraih gelar doktor.
Mochtar dikenal sebagai arsitek utama konsep Wawasan Nusantara, yang menjadi landasan Deklarasi Djuanda tahun 1957 dan kemudian diakui dunia melalui Konvensi Hukum Laut PBB III 1982 (UNCLOS). Konsep ini memperjuangkan pengakuan atas perairan antar-pulau sebagai wilayah sah Indonesia, menjadikannya tonggak penting dalam kedaulatan maritim.
Kiprah Pemerintahan dan Diplomasi
Dalam karier pemerintahan, Mochtar menjabat sebagai Menteri Kehakiman dan Menteri Luar Negeri Indonesia. Ia dikenal sebagai diplomat ulung yang cerdas dan berwawasan luas, memperjuangkan kepentingan hukum dan politik Indonesia di panggung internasional.
Setelah wafat pada 6 Juni 2021, beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasanya.
Penghormatan dan Warisan
Pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Mochtar Kusumaatmaja dilakukan dalam upacara kenegaraan di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Senin, 10 November 2025. Civitas akademika Universitas Padjadjaran (Unpad), tempat beliau pernah mengabdi, menyambut penuh rasa syukur atas pengakuan ini.
Sebagai bentuk penghormatan lokal, nama beliau telah diabadikan sebagai nama jalan layang di Bandung—Jalan Layang Prof. Mochtar Kusumaatmaja, menggantikan nama Jembatan Pasupati sejak 1 Maret 2022.
Anugrah gelar Pahlawan Nasional Tahun 2025 kepada sepuluh tokoh
Sebagaimana disampaikan oleh BPMI Setpres, Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional ini didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 116/TK/Tahun 2025 tanggal 6 November 2025, sebagai bentuk penghargaan negara atas jasa-jasa luar biasa para tokoh dalam mencapai, merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
Dalam upacara tersebut, Presiden Prabowo secara resmi menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada sepuluh tokoh, yaitu:
1. Almarhum K.H. Abdurrahman Wahid, tokoh dari Provinsi Jawa Timur, Pahlawan dalam Bidang Perjuangan Politik dan Pendidikan Islam. K.H. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, adalah tokoh bangsa yang sepanjang hidupnya mengabdikan diri memperjuangkan kemanusiaan, demokrasi, dan pluralisme di Indonesia;
2. Almarhum Jenderal Besar TNI H. M. Soeharto, tokoh dari Provinsi Jawa Tengah, Pahlawan dalam Bidang Perjuangan. Presiden ke-2 RI ini dikenal sebagai Bapak Pembangunan berkat program REPELITA yang membawa Indonesia mencapai kemajuan signigfikan, termasuk swasemabada beras, menekan laju pertumbuhan penduduk, dan pengentasan kemiskinan, sehingga mendapatkan pengakuan Internasional dan Lembaga PBB;
3. Almarhumah Marsinah, tokoh dari Provinsi Jawa Timur, Pahlawan dalam Bidang Perjuangan Sosial dan Kemanusiaan. Marsinah adalah simbol keberanian moral dan perjuangan hak asasi manusia dari kalangan rakyat biasa;
4. Almarhum Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, tokoh dari Provinsi Jawa Barat, Pahlawan dalam Bidang Perjuangan Hukum dan Politik. Riwayat perjuangan dari Mochtar Kusumaatmadja yang paling menonjol adalah gagasannya tentang konsep negara kepulauan yang digunakan oleh Djuanda Kartawidjaya dalam mendeklarasikan djuanda tahun 1953;
5. Almarhumah Hajjah Rahmah El Yunusiyyah, tokoh dari Provinsi Sumatera Barat, Pahlawan dalam Bidang Perjuangan Pendidikan Islam. Rahmah El Yunusiyyah adalah ulama, pendidik, dan pejuang kemerdekaan, yang dedikasinya paling menonjol dalam memelopori pendidikan perempuan Islam di Indonesia dan Asia Tenggara;
6. Almarhum Jenderal TNI (Purn) Sarwo Edhie Wibowo, tokoh dari Provinsi Jawa Tengah, Pahlawan dalam Bidang Perjuangan Bersenjata. Perjuangan militer Sarwo Edhie dimulai sebagai komandan kompi dalam TKR, selama periode Perang Kemerdekaan (1945-1949). Sarwo Edhie memimpin pasukannya dalam berbagai pertempuran;
7. Almarhum Sultan Muhammad Salahuddin, tokoh dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pahlawan dalam Bidang Perjuangan Pendidikan dan Diplomasi. Karyanya meliputi pembangunan Istana Bima, sekolah-sekolah agama dan umum, masjid besar, Bandara Sultan Muhammad Salahuddin, kitab Nurul Mubin, serta berbagai infrastruktur penting lainnya;
8. Almarhum Syaikhona Muhammad Kholil, tokoh dari Provinsi Jawa Timur, Pahlawan dalam Bidang Perjuangan Pendidikan Islam. Pemikirannya mengenai penguatan pendidikan Islam berbasis pesantren serta gagasan “Hubbul Wathan Minal Iman” (cinta tanah air sebagai bagian dari iman) menjadi fondasi ideologis yang menggerakkan perjuangan para santri dalam melawan kolonialisme secara fisik dan kultural;
9. Almarhum Tuan Rondahaim Saragih, tokoh dari Provinsi Sumatera Utara, Pahlawan dalam Bidang Perjuangan Bersenjata. Dikenal sebagai “Napoleon dari Batak”. Di bawah kepemimpinan Tuan Rondahaim Saragih, Pasukan Raya di Simalungun mencatatkan riwayat perjuangan menonjol melawan kolonialisme Belanda, dengan fokus pada pertahanan kemerdekaan yang berhasil; dan
10. Almarhum Zainal Abidin Syah, tokoh dari Provinsi Maluku Utara, Pahlawan dalam Bidang Perjuangan Politik dan Diplomasi. Zainal Abidin Syah memiliki peran penting dalam mempertahankan kedaulatan wilayah Indonesia Timur, khususnya Papua Barat, agar tetap menjadi bagian dari NKRI.
Usai penganugrahan tersebut, Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan sepuluh tokoh sebagai Pahlawan Nasional pada peringatan Hari Pahlawan Tahun 2025.
“Presiden telah menetapkan 10 pahlawan nasional yang kita sudah ketahui nama-nama pahlawan nasional, yaitu Bapak Abdurrahman Wahid, Bapak Jenderal H.M. Soeharto, Ibu Marsinah, Bapak Mochtar Kusumaatmadja, Sayyiduna Kholil Bangkalan, Sultan ke-16 Dompu, Sultan Tidore ke-37, lalu Tuan Saragih, dan juga Rahmah El Yunusiyyah, dan juga Bapak Sarwo Edhie,” ujar Fadli Zon.
Fadli menegaskan bahwa proses pengusulan dilakukan secara berjenjang, dimulai dari masyarakat di tingkat kabupaten dan kota, kemudian dikaji oleh tim peneliti dan pengkaji gelar daerah. Tim tersebut terdiri dari akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan gubernur, sebelum akhirnya diajukan ke tim peneliti dan pengkaji gelar tingkat pusat di bawah koordinasi Kementerian Sosial.
“Totalnya ada 49 nama, 40 yang baru dan 9 nama adalah yang carry over juga dari yang sebelumnya dan dari Dewan Gelar sudah menyeleksi ada 24 yang prioritas, kemudian Presiden telah memilih 10 nama pahlawan,” jelas Fadli.
Lebih lanjut, Fadli menegaskan bahwa seluruh tokoh yang ditetapkan telah memenuhi syarat dan kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Fadli berharap keteladanan para pahlawan dapat menjadi inspirasi bagi generasi penerus bangsa.
“Jasa-jasa mereka itu jelas, konkret, dan juga benar-benar merupakan aspirasi yang sudah terseleksi dengan tadi proses yang cukup panjang, bahkan diseminarkan, bahkan dibukukan. Mudah-mudahan ini tujuannya adalah bagaimana ke depan, ini jasa-jasa mereka, keteladanan mereka bisa menjadi pemberi semangat bagi kita,” ucap Menteri Kebudayaan RI tersebut.
Terkait penetapan Jenderal Besar TNI H. M. Soeharto sebagai salah satu penerima gelar, Fadli menjelaskan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada fakta sejarah perjuangan beliau dalam berbagai bidang.
“Yang terkait dengan jasa-jasa Pak Harto, yang terkait dengan perjuangan Pak Harto dalam hal ini sudah dikaji, antara lain itu serangan umum 1 Maret, beliau ikut pertempuran di Ambarawa, ikut pertempuran lima hari di Semarang, menjadi Komandan Operasi Mandala perebutan Irian Barat, dan juga kiprah Presiden Soeharto dalam pembangunan lima tahunan, yang saya kira tadi juga sudah dibacakan, telah membantu di dalam pengentasan kemiskinan,” terang Fadli.
Menjawab pertanyaan media terkait dinamika sejarah masa lalu, Fadli menegaskan bahwa bangsa Indonesia perlu memandang perjalanan sejarah secara utuh dan objektif.
Senada dengan hal tersebut, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf menegaskan bahwa penganugerahan gelar Pahlawan Nasional merupakan bentuk penghormatan kepada para tokoh bangsa atas jasa dan perjuangan mereka.
“Jadi hari ini memang tadi seperti yang sudah disampaikan bahwa kita melihat jasa-jasa dari para tokoh-tokoh. Terutama juga para pendahulu-pendahulu kita. Marilah sekali lagi kita belajar untuk melihat yang baik, melihat jasa-jasanya,” ujar Syaifullah Yusuf.
Syaifullah pun mengajak seluruh masyarakat untuk meneladani nilai-nilai perjuangan para pahlawan dan memandang sejarah bangsa secara bijak. “Bahwa masing-masing memiliki kekurangan sudah pasti. Tapi mari kita bersama-sama melihat ke depan ya. Semua generasi punya masa. Semua masa ada orangnya, ada prestasi, ada kelebihan, ada kekurangan. Marilah kita belajar untuk melihat jasa dari para pendahulu-pendahulu kita,” tutup Syaifullah.
***
Judul: Majelis Musyawarah Sunda menyambut gembira penganugrahan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmaja sebagai Pahlawan Nasional
Jurnalis/Penulis : Asep Zaenal Mustofa (AZM)
Editor: Jumari Haryadi
