MajmusSunda News, Kolom OPINI, Jawa Barat, Jum’at (30/05/2025) – Artikel dalam Kolom OPINI berjudul “Jangan Sembarangan Menggelontorkan Beras SPHP” ini ditulis oleh: Ir. Entang Sastraatmadja, Ketua Dewan Pakar DPD HKTI Jawa Barat dan Anggota Forum Dewan Pakar Pertanian dan Pembangunan Pedesaan, Majelis Musyawarah Sunda (MMS).
Dalam salah satu kesempatan, Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menegaskan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tidak boleh digelontorkan sembarangan, alias hanya wilayah dengan harga beras tinggi yang akan jadi prioritas. SPHP akan gelontorkan pada daerah yang harganya tinggi. Contoh, Papua Pegunungan, Nias. Jadi pada tempat-tempat tertentu.
Mentan Amran meminta agar wilayah dengan harga gabah yang masih rendah atau bahkan di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) tidak boleh disalurkan beras SPHP. Hal ini penting disampaikan, karena jika digelontorkan beras SPHP menurutnya, itu justru bisa berdampak buruk bagi petani lokal, mengingat harga gabah bisa makin jatuh.
Seperti yang diketahui, Beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) adalah program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, terutama beras, di pasar. Program ini dijalankan oleh Perum Bulog untuk memastikan ketersediaan beras yang cukup dan harga yang stabil bagi masyarakat.
Beras SPHP biasanya dijual dengan harga yang lebih rendah daripada harga pasar, sehingga dapat membantu masyarakat dengan pendapatan rendah untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Program ini juga dapat membantu petani dengan membeli beras dari mereka dengan harga yang wajar.
Beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) digelontorkan oleh pemerintah untuk beberapa alasan, antara lain pertama, menjaga stabilitas harga. Dengan meningkatkan pasokan beras di pasar, pemerintah dapat menjaga harga beras tetap stabil dan terjangkau bagi masyarakat. Kedua, mengatasi kenaikan harga. Jika harga beras naik terlalu tinggi, pemerintah dapat melepas beras SPHP ke pasar untuk menekan harga dan membuatnya lebih terjangkau.
Ketiga, memenuhi kebutuhan pokok. 6Beras SPHP dapat membantu masyarakat dengan pendapatan rendah untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka, terutama di saat harga beras tinggi. Keempat, mengurangi inflasi. Dengan menjaga harga beras stabil, pemerintah dapat membantu mengurangi inflasi dan menjaga stabilitas ekonomi.
Atas hal demikian, pelepasan beras SPHP dapat menjadi salah satu cara pemerintah untuk menjaga stabilitas pangan dan ekonomi di Indonesia. Itu sebabnya, menjadi sangat masuk akal bila Mentan Amran menyatakan agar kita jangan sembarangan menggelontorkan beras SPHP ini. Selektifitas penting untuk dilakukan. Butuh pemetaan daerah terlebih dulu.
Betul, Pemerintah perlu berhati-hati saat menggelontorkan beras SPHP ke masyarakat. Berdasarkan pemantauan yang dilakukan, ada beberapa alasan dan pertimbangan, mengapa hal itu perlu dilakukan. Jika beras SPHP digelontorkan terlalu banyak, tentu saja dapat menyebabkan harga pasar beras turun drastis, yang dapat merugikan petani.
Selanjutnya, jika masyarakat terlalu bergantung pada beras SPHP, dapat menyebabkan ketergantungan pada subsidi pemerintah dan mengurangi insentif untuk meningkatkan produksi beras dalam negeri. Kemudian, menggelontorkan beras SPHP memerlukan biaya yang besar, baik untuk membeli beras maupun untuk distribusinya.
Tak kurang penting untuk dipahami, beras SPHP perlu dikelola dengan tepat untuk memastikan bahwa beras tersebut sampai kepada masyarakat yang membutuhkan dan tidak disalahgunakan. Dengan demikian, pemerintah perlu mempertimbangkan dengan hati-hati saat menggelontorkan beras SPHP untuk memastikan bahwa program tersebut efektif dan tidak menimbulkan dampak negatif.
Catatan kritisnya adalah apakah saat ini beras SPHP sudah waktunya untuk digelontorkan ? Jujur diakui, keputusan untuk menggelontorkan Beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) oleh Perum Bulog, tergantung pada beberapa faktor, seperti harga pasar beras, ketersediaan stok, dan kebutuhan masyarakat. Beras SPHP membutuhkan analisa mendalam sebelum digelindingkan.
Berdasarkan informasi terbaru, terdapat peningkatan permintaan Beras SPHP di pasar tradisional karena harga beras premium dan medium yang tinggi. Namun, beberapa waktu lalu, Perum Bulog sempat menghentikan sementara penjualan Beras SPHP di beberapa zona, termasuk Pulau Jawa, untuk fokus menyerap gabah kering panen dari petani.
Mengingat situasi yang dinamis, Pemerinrah sangat tepat untuk menggelontorkan Beras SPHP saat ini jika pertama, harga beras tinggi. Seperti yang terjadi pada September 2023, ketika harga beras premium dan medium mencapai Rp70.000 per sak, membuat Beras SPHP menjadi pilihan masyarakat karena harganya yang relatif lebih rendah (Rp54.500 per sak untuk 5 kg).
Kedua, ketersediaan stok mencukupi. Jika Perum Bulog memiliki stok Beras SPHP yang cukup, maka penggelontoran dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ketiga, masyarakat membutuhkan. Jika masyarakat membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka, maka penggelontoran Beras SPHP dapat menjadi solusi.
Namun, perlu diingat bahwa keputusan untuk menggelontorkan Beras SPHP harus mempertimbangkan berbagai faktor dan dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari dampak negatif pada pasar dan petani. Artinya, apa yang disampaikan Mentan Amran diatas, menjadi sangat relevan untuk dijadikan landasan berpijak penggelontoran beras SPHP ini.
***
Judul: Jangan Sembarangan Menggelontorkan Beras SPHP
Penulis: Ir. Entang Sastraatmadja
Editor: Jumari Haryadi
