MajmuSundaNews, Bandung, 30/10/2026 – Perdebatan mengenai definisi tindak pidana korupsi, kerugian negara, serta status kekayaan negara yang dipisahkan dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kembali mengemuka setelah Presiden Prabowo Subianto membahas persoalan tersebut bersama Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, sebagaimana diberitakan CNN Indonesia pada 26 Oktober 2026. Momentum ini membuka ruang untuk membahas agenda yang lebih luas, yakni reformasi pemberantasan korupsi di Indonesia.
Menurut saya, Indonesia tidak boleh terjebak hanya pada perdebatan mengenai status kerugian perusahaan atau kekayaan negara yang dipisahkan. Persoalan tersebut memang penting untuk memberikan kepastian hukum. Namun, agenda yang jauh lebih strategis adalah memastikan bahwa korupsi dapat dicegah, dideteksi, diinvestigasi, dan ditindak secara efektif, baik di sektor publik maupun sektor swasta.
Pengalaman saya mengikuti Post Graduate Corruption Study di Hong Kong menjadi salah satu landasan dalam membangun perspektif tersebut. Pengalaman itu memperlihatkan bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup dilakukan melalui penangkapan dan penghukuman setelah kerugian terjadi. Diperlukan perubahan sistem, perilaku, budaya, dan norma sosial secara bersamaan.
Hong Kong merupakan salah satu contoh penting dalam hal ini. Melalui pembentukan Independent Commission Against Corruption (ICAC) pada Februari 1974, Hong Kong mengembangkan pendekatan pemberantasan korupsi yang mengintegrasikan penindakan, pencegahan, dan pendidikan masyarakat.
Dalam konteks Indonesia, pendekatan tersebut dapat diterjemahkan melalui gagasan “Mempositifkan Bangsa”, yaitu gerakan transformasi untuk mengubah orientasi masyarakat, penyelenggara negara, dan pelaku usaha dari normalisasi penyimpangan menuju integritas, tanggung jawab, serta kepatuhan terhadap hukum.
HONG KONG: TITIK BALIK PEMBERANTASAN KORUPSI
Pada awal 1970-an, Hong Kong menghadapi persoalan korupsi yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat dan birokrasi. Praktik suap bahkan memengaruhi pelayanan publik serta hubungan antara aparat dan dunia usaha. Kondisi tersebut mendorong pembentukan Independent Commission Against Corruption (ICAC) pada Februari 1974.
Hong Kong kemudian mengembangkan pendekatan pemberantasan korupsi yang tidak hanya bertumpu pada penindakan, tetapi juga mengintegrasikan pencegahan dan pendidikan masyarakat. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi membutuhkan perubahan sistem, perilaku, dan norma sosial secara bersamaan.
Pelajaran ini relevan bagi Indonesia. Korupsi tidak akan selesai hanya dengan memperbanyak operasi penindakan apabila sistem yang memungkinkan penyimpangan tetap dipertahankan, perilaku koruptif masih ditoleransi, dan masyarakat menganggap praktik tersebut sebagai sesuatu yang biasa.
Dari perspektif tersebut, saya mengusulkan gagasan Mempositifkan Bangsa, yaitu gerakan transformasi untuk mengubah orientasi masyarakat, penyelenggara negara, dan pelaku usaha dari normalisasi penyimpangan menuju integritas, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap hukum.
Mempositifkan bangsa bukan berarti memutihkan korupsi atau mengampuni pelaku tanpa pertanggungjawaban. Sebaliknya, gagasan ini merupakan upaya membangun kondisi yang memungkinkan bangsa melakukan pembenahan secara menyeluruh, dengan tetap menegakkan hukum secara adil, transparan, dan tanpa pandang bulu.
MENGAPA INDONESIA PERLU MENGOPTIMALKAN UNCAC?
Indonesia telah meratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Karena itu, agenda yang perlu didorong bukanlah meratifikasi UNCAC kembali, melainkan mengoptimalkan implementasinya melalui harmonisasi peraturan perundang-undangan, penguatan kelembagaan, serta pengaturan yang lebih efektif terhadap korupsi di sektor swasta.
Selama ini, perhatian publik sering kali terpusat pada korupsi yang berkaitan dengan keuangan negara. Padahal, integritas perekonomian nasional juga dapat dirusak oleh suap antarpelaku usaha, penggelapan aset perusahaan, kolusi dalam pengadaan, manipulasi transaksi, konflik kepentingan, dan berbagai praktik koruptif lainnya.
UNCAC telah menyediakan landasan penting untuk memperluas perhatian tersebut.
Pasal 12 mengatur langkah-langkah pencegahan korupsi di sektor swasta. Pasal 21 meminta negara mempertimbangkan kriminalisasi penyuapan di sektor swasta, sedangkan Pasal 22 meminta negara mempertimbangkan kriminalisasi penggelapan aset di sektor swasta. Sementara itu, Pasal 26 mengatur pertanggungjawaban badan hukum atas tindak pidana yang ditetapkan sesuai dengan konvensi.
Ketentuan-ketentuan tersebut perlu ditelaah secara serius untuk memastikan kesesuaiannya dengan hukum nasional dan kebutuhan pemberantasan korupsi di Indonesia.
Saya mengusulkan agar pemerintah dan DPR membuka agenda harmonisasi hukum yang secara khusus mengkaji pengaturan korupsi di sektor swasta, pertanggungjawaban korporasi, perlindungan pelapor, serta penguatan pengawasan terhadap transaksi bisnis yang berisiko tinggi.
Dengan demikian, pemberantasan korupsi tidak hanya berorientasi pada perlindungan keuangan negara, tetapi juga pada perlindungan integritas perekonomian nasional.
TIGA TAHAP TRANSFORMASI: MEMPOSITIFKAN BANGSA, MEREFORMASI BIROKRASI, DAN MEMPERLUAS PEMBERANTASAN KORUPSI KE SEKTOR SWASTA
Berdasarkan perspektif tersebut, saya mengusulkan kerangka transformasi jangka panjang yang bertumpu pada tiga agenda utama. Tahapan ini merupakan usulan kebijakan bagi Indonesia, bukan klaim bahwa perjalanan sejarah Hong Kong berlangsung dalam urutan waktu yang sama.
Tahap Pertama: Mempositifkan Bangsa
Pada tahap awal, prioritas utama adalah membangun kesadaran, perilaku, dan norma sosial yang menolak korupsi. Pendidikan integritas perlu diperkuat sejak dini, disertai pembenahan sistem insentif, peningkatan kualitas pelayanan publik, perlindungan terhadap pelapor, serta penegakan hukum yang adil.
Dalam konteks tertentu, pemerintah juga dapat mengkaji mekanisme pengungkapan sukarela atau penyelesaian perkara masa lalu berdasarkan hukum yang berlaku. Namun, mekanisme tersebut harus memiliki batas yang jelas, tidak menjadi sarana impunitas, serta tetap melindungi kepentingan korban dan kepentingan publik.
Tujuannya adalah menciptakan titik balik sosial: masyarakat tidak lagi memaklumi penyimpangan sebagai sesuatu yang wajar, sementara negara membangun kepercayaan melalui keteladanan dan kepastian hukum.
Tahap Kedua: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
Setelah fondasi integritas diperkuat, pembenahan harus diarahkan pada sistem pemerintahan dan tata kelola organisasi. Hal ini mencakup penerapan meritokrasi, transparansi pengadaan, pengendalian konflik kepentingan, pengawasan berbasis risiko, audit investigatif, serta pertanggungjawaban pimpinan.
Reformasi birokrasi tidak boleh berhenti pada penyederhanaan prosedur atau digitalisasi pelayanan. Hal yang lebih penting adalah memastikan bahwa sistem mampu mencegah penyimpangan, mendeteksi tanda-tanda bahaya, dan mengoreksi kelemahan sebelum berkembang menjadi tindak pidana.
Budaya integritas harus menjadi kesatuan antara nilai, sistem, perilaku kepemimpinan, dan pengendalian organisasi. Dengan demikian, integritas tidak sekadar menjadi slogan atau kegiatan sosialisasi, tetapi benar-benar melekat dalam proses pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban organisasi.
Tahap Ketiga: Memperluas Pemberantasan Korupsi ke Sektor Swasta
Pada tahap ini, Indonesia perlu memperkuat penanganan korupsi dalam kegiatan ekonomi dan dunia usaha. Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pejabat negara apabila rangkaian perbuatan koruptif juga melibatkan perusahaan, perantara, atau pelaku usaha.
Pengaturan dan penindakan perlu diarahkan pada perbuatan yang memenuhi unsur pidana, seperti penyuapan antarpelaku usaha, penggelapan aset perusahaan, manipulasi transaksi, serta bentuk kejahatan ekonomi lainnya yang relevan.
Namun, perluasan penindakan harus disertai kepastian hukum. Tidak setiap kerugian bisnis merupakan tindak pidana korupsi. Keputusan investasi yang gagal atau risiko komersial akibat keputusan yang diambil dengan itikad baik harus dibedakan dari tindakan yang mengandung unsur pidana.
Karena itu, penguatan pertanggungjawaban korporasi harus berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap keputusan bisnis yang sah. Prinsip Business Judgment Rule perlu diterapkan secara tepat agar tidak menjadi alasan untuk mengkriminalisasi risiko bisnis yang wajar, sekaligus tidak dijadikan tameng untuk melindungi penyuapan, penggelapan, penipuan, atau penyalahgunaan kewenangan.
Ketiga agenda tersebut dapat berjalan secara bersamaan dan saling melengkapi. Penindakan terhadap tindak pidana yang telah terjadi harus tetap dilakukan sejak awal, tanpa harus menunggu seluruh tahapan reformasi selesai.
KERUMITAN KERUGIAN NEGARA DAN KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN
Salah satu alasan penting untuk memperluas perspektif pemberantasan korupsi adalah perlunya kepastian hukum dalam menangani penyimpangan di BUMN, BUMD, lembaga publik, maupun perusahaan swasta.
Perdebatan mengenai status kekayaan negara yang dipisahkan tidak boleh menjadi satu-satunya penentu apakah suatu perbuatan dapat diproses sebagai tindak pidana. Namun, perluasan perspektif ini juga tidak berarti menghapus unsur kerugian negara dari delik yang memang mensyaratkannya.
Hal yang perlu dilakukan adalah memperjelas unsur setiap tindak pidana, membedakan risiko bisnis dengan perbuatan melawan hukum, serta membangun mekanisme pemeriksaan yang profesional.
Apabila terjadi suap, penggelapan, penipuan, atau perbuatan lain yang memenuhi unsur pidana, penanganannya harus didasarkan pada unsur delik dan bukti yang relevan. Proses hukum tidak semestinya berhenti hanya karena adanya perdebatan mengenai klasifikasi aset, sepanjang terdapat dasar hukum yang tepat untuk menindak perbuatan tersebut.
Sebaliknya, kerugian bisnis yang timbul dari keputusan yang sah tidak boleh otomatis diperlakukan sebagai tindak pidana korupsi hanya karena nilai investasi menurun atau perusahaan mengalami kerugian.
Dengan kerangka hukum yang jelas, negara dapat melindungi aset publik, memberikan kepastian kepada pelaku usaha yang beritikad baik, serta menindak pelaku korupsi secara lebih efektif.
AGENDA KEBIJAKAN YANG PERLU SEGERA DIDORONG
Untuk mewujudkan gagasan tersebut, pemerintah bersama DPR, aparat penegak hukum, lembaga pengawasan, akademisi, dan dunia usaha perlu mendorong enam agenda konkret.
Pertama, melakukan evaluasi kesesuaian peraturan perundang-undangan dengan UNCAC dan memublikasikan hasil analisis kesenjangan hukumnya.
Kedua, mengkaji harmonisasi pengaturan tindak pidana korupsi di sektor swasta, termasuk suap dalam kegiatan bisnis, penggelapan aset, pertanggungjawaban korporasi, dan perlindungan pelapor.
Ketiga, menyusun pedoman yang konsisten untuk membedakan kerugian bisnis, pelanggaran administratif, dan dugaan tindak pidana di BUMN dan BUMD, tanpa mengurangi kewenangan penegak hukum berdasarkan undang-undang.
Keempat, memperkuat pendidikan dan internalisasi budaya integritas agar perubahan tidak hanya terjadi pada regulasi, tetapi juga pada perilaku masyarakat dan kepemimpinan organisasi.
Kelima, membangun sistem pengawasan yang mengintegrasikan pencegahan, deteksi dini, audit investigatif, penegakan hukum, dan pemulihan aset.
Keenam, menetapkan indikator keberhasilan yang terukur, seperti penurunan risiko korupsi, peningkatan kualitas pengendalian, efektivitas penanganan perkara, pemulihan aset, integritas sektor swasta, serta kepercayaan publik.
Keberhasilan reformasi tidak cukup dinilai dari banyaknya penangkapan atau skor survei. Hal yang lebih penting adalah sejauh mana kesempatan untuk melakukan korupsi semakin sempit, sistem pengendalian semakin efektif, dan perilaku koruptif semakin tidak dapat diterima dalam kehidupan berbangsa.
PENUTUP: JANGAN HANYA MEMPERDEBATKAN DEFINISI, BANGUN EKOSISTEM INTEGRITAS
Pengalaman saya mengikuti Post Graduate Corruption Study di Hong Kong semakin memperkuat keyakinan bahwa pemberantasan korupsi harus ditempatkan sebagai bagian dari agenda transformasi bangsa. Perubahan membutuhkan kombinasi antara penegakan hukum, pencegahan, pendidikan masyarakat, pembenahan sistem, dan kepemimpinan yang berintegritas.
Karena itu, momentum pembahasan mengenai definisi korupsi di Indonesia seharusnya dimanfaatkan untuk memperluas agenda reformasi, bukan justru mempersempitnya. Pemerintah perlu memastikan bahwa perlindungan terhadap keputusan bisnis yang sah berjalan seiring dengan penguatan penindakan terhadap perbuatan koruptif, termasuk di sektor swasta.
Indonesia telah meratifikasi UNCAC. Tantangan kita sekarang adalah memastikan bahwa semangat dan ketentuan konvensi tersebut diterjemahkan ke dalam peraturan perundang-undangan, kelembagaan, serta praktik tata kelola yang efektif.
Mempositifkan bangsa bukan berarti memutihkan korupsi. Mempositifkan bangsa berarti mengubah sistem, budaya, dan perilaku agar korupsi tidak lagi dinormalisasi.
Reformasi birokrasi bukanlah tujuan akhir, melainkan fondasi untuk membangun integritas di seluruh ekosistem ekonomi. Sementara itu, pemberantasan korupsi di sektor swasta merupakan bagian penting dari upaya melindungi masa depan bangsa.
Kita perlu bergerak dari integritas individu menuju integritas sistem; dari reformasi birokrasi menuju integritas sektor publik dan swasta; serta dari pemberantasan korupsi yang reaktif menuju Indonesia yang berintegritas, sejahtera, lestari, dan mulia.
Respon (1)