MajmusSunda News, Kolom OPINI, Jawa Barat, Selasa (01/07/2025) – Artikel dalam Kolom OPINI berjudul “Swasembada Beras & Kesejahteraan Petani Padi” ini ditulis oleh: Ir. Entang Sastraatmadja, Ketua Dewan Pakar DPD HKTI Jawa Barat dan Anggota Forum Dewan Pakar Pertanian dan Pembangunan Pedesaan, Majelis Musyawarah Sunda (MMS).
Secara akal sehat, sungguh aneh, jika ada yang berpandangan pencapaian swasembada beras hanya diarahkan agar bangsa kita, tidak melakukan lagi impor beras. Atau agar bangsa ini mampu meningkatkan produksi, sehingga ketersediaan pangan twtap terjaga dan terpelihara dengan baik. Esensi pencapaian swasembada beras, mestinya berujung dengan semakin membaiknya kesejahteraan petaninya.
Hal ini penting diingatkan, karena dengan meningkatnya produksi hingga melimpah ruah, ternyata tidak otomatis membuat kesejahteraan petani nya menjadi semakin meningkat. Bahkan pengalaman selama ini, seringkali menunjukkan produksi memang meningkat, tapi kesejahteraan petani relatif jalan ditempat alias tidak beranjak.
Dicermati dengan seksama, ternyata banyak faktor yang membuat petani dapat hidup sejahtera atau tidak. Produksi yang meningkat, boldh jadi akan mampu mendongkrak kehidupan petani, bila harga jual saat panen, memang memberi keuntungan maksimal bagi petani. Namun, jika harganya anjlok, produksi yang meningkat pun tidak akan meningkatkan kesejahteraan petani.
Itu sebabnya, kalau Pemerintah merasa optimis, bangsa Indonesia tidak akan nenempuh impor beras karena berbagai pertimbangan, maka semua itu perlu didukung oleh perencanaan yang matang dan tidak hanya mengacu pada data yang sifatnya sesaat. Kita butuh adanya analisa data akurat dan dapat dipertanggungjawabkab secara akuntabel.
Data pangan yang masih amburadul, menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah, sekiranya ingin nemberi keyakinan kepada masyarakat atas kebijakan yang diambilnya. Sebagai teladan, apakah cukup beralasan Pemerintah telah membewarakan kepada rakyat bahwa tahun 2025 kita tidak akan impor beras, mengingat produksi beras dalam negeri telah mencukupi.
Apakah pengumuman ini tidak terlampau cepat dan terkesan ambisius, mengingat masih banyaknya kendala yang harus dijawab, sekiranya ingin menyetop impor beras tahun ini ? Apakah cukup arif, jika salah satu pertimbangan kita tidak akan impor beras, mengingat cadangan beras Pemerintah, kini sudah tercatat mendekati angka 4 juta ton ?
Di sisi lain, Pemerintah juga mengakui, upaya meningkatkan produksi menuju swasembada beras, hanya akan terwujud, jika kita mampu menjawab 10 faktor utama penyebab anjloknya produksi beras. Ke 10 penyebab itu adalah volume pupuk subsidi dikurangi 50 persen. Pemerintah mencatat alokasi pupuk subsidi pada 2021 sebanyak 8,78 juta ton. Namun tiap tahun alokasi pupuk turun hingga hanya 4,73 juta ton tahun ini.
Kedua adalah sebanyak 17 hingga 20 persen petani tidak bisa menggunakan Kartu Tani. Ketiga adalah petani hanya diberi pupuk satu kali tanam. Keempat Lembaran Masyarakat Desa Hutan (LMDH) di Jawa mencatat 30 juta orang tidak boleh menerima pupuk. Kelima, alsintan (alat dan mesin pertanian) sudah tua. Keenam adalah kekeringan akibat El Nino. Ketujuh adalah saluran irigasi 60 persen kondisinya perlu direhabilitasi.
Kedelapan, jumlah petugas penyuluh lapangan (PPL) hanya 50 persen dari kebutuhan. Untuk mencapai target satu desa satu penyuluh, Indonesia membutuhkan total 83 ribu penyuluh pertanian. Dengan jumlah saat ini yang baru mencapai 38 ribu, terdapat kekurangan sekitar 45 ribu penyuluh. Kekurangan ini menjadi salah satu hambatan untuk mendorong swasembada pangan. Dengan kewenangan penyuluh berada di pusat, komando akan lebih mudah sehingga percepatan program bisa tercapai.
Kesembilan bibit unggul berkurang. Produksi beras, tidak akan meningkat cukup signifikan, jika kita tidak menggunakan bibit unggul yang genjah dan mampu berproduksi, sedikit-dikitnya 7 ton per hektar. Dan kesepuluh anggaran Pemerintah turun. Menggenjot produksi tidak akan terwujud, jika anggaran yang disediakan Pemerintah tidak memadai.
Kata kunci swasembada beras adalah produksi yang berlimpah. Bila tidak ada peningkatan produksi berarti tidak ada yang namanya swasembada beras. Itu sebabnya, kalau kita ingin merancang swasembada beras yang mensejahterakan petani, maka ukurannya bukan hanya produksi yang berlimpah, tapi juga adanya peningkatan penghasilan petaninya yang lebih tinggi.
Sudah sejak tahun lalu Pemerintah berkeinginan untuk menggenjot produksi beras, utamanya telah bangsa ini mengalami “darurat beras”. Turunnya produksi yang sangat signifikan, meroketnya harga beras di pasar dan membenfkaknya angka impor beras, menjadi faktor utama yang menyebabkan Prmerintah tampak berjuang keras untuk meningkatkan produksi dan produktivitas beras.
Masalahnya menjadi semakin merisaukan, ketika Kementerian Pertanian dilanda “kejahatan kerah putih” yang melibatkan Menteri Pertanian dan Sekjen Kementerian Pertanian sebagai aktor utama kejahatan korupsi dan gratifikasi itu. Dengan kondisi yang kurang kondusif, Krmenterian Pertanian berusaha bangkit untuk mencari jalan terbaik guna menggenjot produksi beras setinggi-tingginya.
Langkah menambah luas tanam dengan mengoptimalkan lahan ladang dan lahan rawa di banyak daerah (ekstensifikasi) dan langkah percepatan masa tanam (intensifikasi) menjadi pilihan utama dalam menggenjot produksi menuju swasembada beras. Pemerintah optimis dengan langkah ini produksi akan meningkat. Bahkan Menko bidang Pangan berani bicara tahun ini kita tidak akan impor beras.
Jika kita tidak lagi impor beras, berarti kebutuhan beras dalam negeri telah tercukupi. Pertanyaannya, apakah cukup itu hanya untuk memenuhi konsumsi masyarakat ? Apakah cukup untuk mengisi cadangan beras Pemerintah ? Atau cukup juga untuk kebutuhan program bantuan lsngsung beras ? Mari kita dengar bagaimana jawaban Pemerintah.
***
Judul: Swasembada Beras & Kesejahteraan Petani Padi
Penulis: Ir. Entang Sastraatmadja
Editor: Jumari Haryadi
