MajmuSundaNews, Bandung.– Di tengah arus globalisasi, digitalisasi, migrasi, komersialisasi budaya, dan perkembangan teknologi yang berlangsung sangat cepat, Indonesia menghadapi persoalan yang lebih mendasar daripada sekadar hilangnya kesenian tradisional.
Pertanyaan utamanya adalah: apakah bangsa Indonesia masih menjadi subjek yang menentukan kebudayaannya sendiri, atau perlahan berubah menjadi konsumen budaya yang diproduksi oleh kekuatan lain?
Karena itu, kedaulatan budaya tidak boleh dipahami secara sempit sebagai usaha mempertahankan sesuatu yang dianggap “asli” dari masa lampau.
Kedaulatan budaya bukan pemurnian budaya. Kedaulatan budaya adalah kedaulatan untuk menentukan arah kebudayaan.
1. Budaya Indonesia Bukan Hanya Budaya Masa Lalu
Salah satu risiko terbesar dari gagasan kedaulatan budaya adalah munculnya pertanyaan:
“Kalau kita ingin kembali kepada budaya Nusantara, apakah berarti kita harus kembali kepada budaya sebelum datangnya Islam?”
Pertanyaan tersebut justru menunjukkan pentingnya mendefinisikan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan budaya Indonesia.
Indonesia tidak memiliki satu titik waktu yang dapat disebut sebagai “budaya Indonesia yang paling asli”.
Nusantara sejak dahulu merupakan ruang perjumpaan berbagai masyarakat, gagasan, keyakinan, dan kebudayaan. Terjadi interaksi antara masyarakat lokal dengan pengaruh India, Tiongkok, Arab, Persia, Eropa, serta berbagai kekuatan dunia lainnya.
Karena itu, kebudayaan Indonesia lebih tepat dipahami sebagai proses sejarah yang terus berlangsung, bukan artefak yang berhenti pada suatu zaman.
Dalam kajian kebudayaan kontemporer, konsep cultural hybridity digunakan untuk menjelaskan bagaimana kebudayaan dan identitas dapat terbentuk melalui perjumpaan, negosiasi, pengambilan, dan transformasi berbagai pengaruh. Konsep Third Space yang dikembangkan Homi K. Bhabha, misalnya, melihat perjumpaan budaya sebagai ruang tempat makna dan identitas dinegosiasikan serta dibentuk kembali.
Dengan perspektif tersebut, pertanyaan yang lebih tepat bukan:
“Apakah budaya ini berasal dari luar?”
Melainkan:
“Apa yang dilakukan masyarakat Indonesia terhadap pengaruh tersebut?”
Pertanyaan kedua inilah yang membawa kita kepada gagasan kedaulatan budaya.
2. Islam dan Proses Pembentukan Budaya Indonesia
Islam memberikan contoh penting untuk memahami bagaimana suatu unsur yang memiliki sejarah transnasional dapat berinteraksi dengan kebudayaan lokal.
Islam sebagai agama memiliki sumber dan sejarah yang melampaui batas wilayah Nusantara. Namun, kebudayaan Muslim Indonesia berkembang melalui pengalaman masyarakat Indonesia dalam menghayati, mengembangkan, dan mengekspresikan Islam dalam konteks kehidupan Nusantara.
Keduanya tidak identik.
Dalam proses sejarah tersebut, berkembang berbagai bentuk ekspresi Islam dalam konteks Indonesia, antara lain bahasa, sastra, arsitektur, pendidikan, pakaian, kesenian, tradisi sosial, dan berbagai praktik kehidupan masyarakat.
Kajian tentang hubungan Islam dan kebudayaan Nusantara juga mengenal proses seperti seleksi, akulturasi, adaptasi, dan pribumisasi.
Dengan demikian, unsur budaya yang datang dari luar dapat menjadi bagian dari kebudayaan Indonesia ketika mengalami proses historis pengolahan, penerimaan, adaptasi, dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia.
Hal ini tidak hanya berlaku bagi Islam.
Ini merupakan salah satu mekanisme umum dalam pembentukan kebudayaan.
3. Tidak Semua Pengaruh dari Luar Otomatis Menjadi Budaya Indonesia
Di sinilah konsep kedaulatan budaya memperoleh maknanya.
Indonesia tidak harus menolak budaya luar. Namun, Indonesia juga tidak boleh kehilangan kemampuan untuk memilih, menyaring, mengolah, dan menciptakan.
Karena itu, saya mengusulkan formula:
TERIMA → PILIH → OLAH → CIPTA → WARISKAN
Terima
Membuka diri terhadap dunia dan berbagai kemungkinan baru.
Pilih
Menilai kesesuaian pengaruh tersebut dengan nilai, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat Indonesia.
Olah
Mengadaptasi dan memberikan konteks Indonesia.
Cipta
Menghasilkan bentuk, gagasan, karya, teknologi sosial, dan ekspresi baru.
Wariskan
Menjadikannya bagian dari pengetahuan dan kebudayaan generasi berikutnya.
Inilah yang membedakan keterbukaan budaya dengan ketergantungan budaya.
Kedaulatan budaya tidak berarti menutup pintu terhadap dunia. Sebaliknya, kedaulatan budaya berarti memiliki kemampuan untuk memasuki dunia dengan kesadaran dan kapasitas untuk menentukan pilihan.
4. Kedaulatan Budaya Bukan Berarti Kembali ke Hindu-Buddha
Hal ini perlu dinyatakan dengan jelas.
Indonesia tidak perlu kembali kepada zaman Hindu-Buddha.
Namun, Indonesia juga tidak perlu menghapus warisan Hindu-Buddha hanya karena Indonesia saat ini memiliki masyarakat Muslim yang besar.
Keduanya merupakan bagian dari lapisan sejarah yang membentuk Indonesia.
Warisan Hindu-Buddha merupakan bagian dari sejarah kebudayaan Nusantara. Warisan Islam juga merupakan bagian dari sejarah kebudayaan Indonesia.
Demikian pula warisan Kristen, Buddha, Konghucu, kepercayaan masyarakat adat, budaya Tionghoa Nusantara, Arab, Melayu, Eropa, serta berbagai kebudayaan lokal yang berkembang di berbagai wilayah Indonesia.
Yang menjadi subjek bukan Hindu.
Yang menjadi subjek bukan Islam.
Yang menjadi subjek bukan budaya tertentu.
Yang menjadi subjek adalah INDONESIA.
Dengan demikian, kedaulatan budaya tidak diarahkan untuk menentukan satu kebudayaan sebagai satu-satunya sumber identitas nasional. Sebaliknya, kedaulatan budaya berangkat dari kemampuan Indonesia untuk memahami dan mengelola keberagaman sejarah budayanya.
5. Identitas Budaya Indonesia Selalu Berproses
Di sinilah pemikiran Stuart Hall menjadi relevan.
Dalam kajian Stuart Hall, identitas budaya tidak semata-mata dipahami sebagai sesuatu yang tetap dan selesai diwariskan dari masa lalu. Identitas juga terbentuk melalui sejarah, pengalaman, perbedaan, representasi, dan proses menjadi (becoming).
Perspektif ini penting bagi Indonesia.
Sebab jika kita mengatakan:
“Budaya Indonesia yang asli adalah budaya X pada tahun Y,”
kita berisiko membekukan kebudayaan.
Padahal kebudayaan yang hidup selalu bergerak.
Karena itu:
Identitas budaya Indonesia bukan hanya apa yang diwariskan kepada kita, tetapi juga apa yang kita pilih untuk menjadi.
Perspektif tersebut memberikan dasar teoritis bagi gagasan Indonesia sebagai Subjek Budaya.
Menjadi subjek berarti memiliki kemampuan untuk menentukan.
Bukan berarti menolak pengaruh luar.
6. Bhinneka Tunggal Ika sebagai Prinsip Kebudayaan Indonesia
Gagasan mengenai kedaulatan budaya yang inklusif juga memiliki landasan konstitusional.
Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Sementara itu, Pasal 32 menempatkan pemajuan kebudayaan nasional Indonesia dalam konteks peradaban dunia sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
Kerangka tersebut sejalan dengan UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, yang menempatkan kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa.
Undang-undang tersebut menetapkan empat langkah strategis Pemajuan Kebudayaan:
Pelindungan → Pengembangan → Pemanfaatan → Pembinaan.
Dengan demikian, kedaulatan budaya yang inklusif bukan berarti penolakan terhadap keberagaman. Justru, gagasan tersebut dapat ditempatkan sebagai upaya untuk memperkuat kemampuan bangsa dalam mengelola keberagaman budaya di tengah perubahan zaman.
7. Kebudayaan Indonesia Memang Berlapis dan Beragam
Keragaman kebudayaan Indonesia juga terlihat dalam pengakuan UNESCO terhadap berbagai elemen Warisan Budaya Takbenda Indonesia.
Dalam daftar UNESCO, antara lain tercatat Batik, Angklung, Saman, Noken, Pencak Silat, Gamelan, Jamu, Kebaya, Reog Ponorogo, dan Pantun, dengan beberapa di antaranya merupakan elemen multinasional. Pada 2025, Pantun tercatat dalam Representative List, sementara Reog Ponorogo masuk List of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding pada 2024.
Keragaman tersebut menunjukkan bahwa kita tidak membutuhkan konsep:
“Satu budaya asli Indonesia.”
Yang lebih kita perlukan adalah:
“Satu kemampuan bangsa Indonesia untuk mengelola keragaman budayanya menjadi kekuatan peradaban.”
Dengan demikian, keberagaman bukan hambatan bagi kedaulatan budaya.
Keberagaman justru dapat menjadi fondasinya.
8. Apa yang Dimaksud dengan Kedaulatan Budaya Indonesia?
Berdasarkan pemikiran tersebut, Kedaulatan Budaya Indonesia dapat dirumuskan sebagai:
Kemampuan bangsa Indonesia untuk mengenali dan merawat seluruh warisan budayanya, memahami sejarah perjumpaan berbagai kebudayaan, menyaring pengaruh eksternal secara kritis, mengolahnya sesuai nilai dan kebutuhan Indonesia, menciptakan kebudayaan baru, serta menentukan arah perkembangan kebudayaannya sendiri di tengah peradaban dunia.
Dari definisi tersebut, terdapat lima kemampuan utama:
1. Mengenali — Know Our Culture
Mengenal sejarah, nilai, identitas, dan keragaman budaya Indonesia.
2. Menilai — Choose Our Culture
Mampu menentukan apa yang perlu diterima, dikembangkan, atau ditinggalkan.
3. Mengolah — Transform Our Culture
Mampu memberikan konteks baru terhadap warisan dan pengaruh budaya.
4. Mencipta — Create Our Culture
Mampu menghasilkan karya, gagasan, ekspresi, dan inovasi budaya baru.
5. Menentukan Arah — Shape Our Cultural Future
Mampu menentukan masa depan kebudayaan Indonesia sebagai bagian dari peradaban dunia.
9. Apa yang Bukan Gerakan Kedaulatan Budaya?
Agar tidak terjadi kesalahpahaman, posisi gerakan ini perlu dinyatakan secara tegas.
Gerakan Kedaulatan Budaya Indonesia bukan:
-
gerakan kembali ke masa Hindu-Buddha;
-
gerakan anti-Islam;
-
gerakan Islamisasi kebudayaan nasional;
-
gerakan anti-Barat;
-
gerakan anti-globalisasi;
-
gerakan membekukan budaya tradisional;
-
gerakan mencari “kemurnian budaya”.
Sebaliknya:
Gerakan Kedaulatan Budaya adalah upaya agar Indonesia tidak kehilangan kemampuan menjadi pencipta kebudayaannya sendiri.
Dengan perspektif tersebut, kedaulatan budaya bukan proyek nostalgia.
Ia merupakan proyek masa depan.
10. Dari Pelestarian Budaya Menuju Pemajuan Kebudayaan
Dari sini muncul paradigma baru.
Paradigma lama
Budaya → Dilestarikan
Paradigma baru
Budaya → Dilestarikan + Dikembangkan + Dimanfaatkan + Diciptakan
UU No. 5 Tahun 2017 sendiri menggunakan empat instrumen utama Pemajuan Kebudayaan, yaitu Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan.
Gerakan Kedaulatan Budaya dapat memperluas perspektif tersebut dengan menambahkan satu dimensi strategis:
PENENTUAN ARAH
Sehingga kerangka yang diusulkan menjadi:
Lindungi → Kembangkan → Manfaatkan → Bina → Ciptakan → Tentukan Arah
Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi penerima kebijakan kebudayaan, tetapi ikut menentukan ke mana kebudayaan Indonesia bergerak.
11. Dari Pewaris Menjadi Pencipta
Pada akhirnya, persoalan kedaulatan budaya kembali kepada posisi masyarakat.
Jika budaya hanya dilihat sebagai warisan, generasi muda berpotensi hanya menjadi pewaris.
Jika budaya hanya dilihat sebagai komoditas, masyarakat berpotensi hanya menjadi konsumen.
Namun, jika masyarakat memiliki kemampuan untuk memahami, memilih, mengolah, dan menciptakan budaya, masyarakat dapat menjadi subjek dalam proses kebudayaan.
Karena itu, arah Gerakan Kedaulatan Budaya dapat dirumuskan dalam empat transformasi:
DARI PEWARIS MENJADI PENCIPTA
Budaya tidak berhenti pada pewarisan, tetapi terus dikembangkan dan diciptakan.
DARI KONSUMEN MENJADI SUBJEK
Masyarakat tidak hanya mengonsumsi budaya yang diproduksi pihak lain, tetapi turut menghasilkan narasi dan ekspresi budayanya sendiri.
DARI KEBERAGAMAN MENJADI KEKUATAN
Keragaman budaya tidak sekadar dipertahankan, tetapi dikelola menjadi sumber kreativitas dan kekuatan peradaban.
DARI BUDAYA MENUJU PERADABAN
Budaya tidak berhenti sebagai identitas, tetapi diwujudkan dalam nilai, perilaku, institusi, karya, dan kehidupan bersama.
12. Arah Akhir: Peradaban Rahayu
Pada akhirnya, Gerakan Kedaulatan Budaya tidak diarahkan kepada nostalgia terhadap masa lalu.
Arah akhirnya adalah membangun:
PERADABAN RAHAYU
Peradaban yang Bahagia, Sejahtera, Lestari, dan Mulia.
Dalam kerangka ini, budaya menjadi salah satu kendaraan untuk membangun peradaban.
Budaya memberikan nilai.
Nilai membentuk perilaku.
Perilaku membentuk masyarakat.
Masyarakat membangun institusi.
Institusi membentuk peradaban.
Dengan demikian, kedaulatan budaya bukan sekadar persoalan mempertahankan identitas, melainkan kemampuan suatu bangsa untuk menentukan nilai, arah, dan masa depannya sendiri.
Indonesia Tidak Mencari Budaya yang Paling Tua, tetapi Budaya yang Akan Datang
Pada akhirnya, pertanyaan mengenai kedaulatan budaya bukanlah tentang bagaimana menemukan satu bentuk budaya Indonesia yang paling asli.
Indonesia adalah hasil dari sejarah panjang perjumpaan berbagai masyarakat, tradisi, agama, gagasan, dan kebudayaan.
Karena itu, tantangan Indonesia bukan memilih satu lapisan sejarah dan menghapus lapisan lainnya.
Tantangannya adalah membangun kemampuan untuk memahami seluruh lapisan tersebut, mengelolanya secara kritis, mengembangkan yang relevan, menciptakan sesuatu yang baru, dan mewariskannya kepada generasi berikutnya.
Maka, kalimat paling penting untuk menjawab kekhawatiran tentang masa depan kebudayaan Indonesia mungkin adalah:
“Kita tidak sedang mencari budaya Indonesia yang paling tua. Kita sedang membangun kemampuan Indonesia untuk menentukan budaya Indonesia yang akan datang.”
Dan justru di situlah Kedaulatan Budaya Indonesia memperoleh makna strategisnya.
Indonesia tidak harus menutup diri dari dunia.
Indonesia perlu memiliki kemampuan untuk memasuki perubahan dunia tanpa kehilangan dirinya, sekaligus cukup kreatif untuk ikut mengubah dunia.
Respon (1)