MajmusSunda News, Kolom OPINI, Jawa Barat, Sabtu (05/07/2025) – Artikel dalam Kolom OPINI berjudul “”Sinyal Kemakmuran” Kaum Tani” ini ditulis oleh: Ir. Entang Sastraatmadja, Ketua Dewan Pakar DPD HKTI Jawa Barat dan Anggota Forum Dewan Pakar Pertanian dan Pembangunan Pedesaan, Majelis Musyawarah Sunda (MMS).
Sejak Presiden Prabowo Subianto pidato di depan Sidang MPR beberapa saat setelah dilantik menjadi RI 1, maka sinyal kemakmuran petani mulai berkelap-kelip. Diprioritaskannya program pencapaian swasembada pangan, yang harus diraih dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, memperlihatkan keberpihakan Kabinet Merah Putih terhadap pembangunan pangan di negeri ini.
Logika dasarnya, kalau produksi pangan dapat ditingkatkan setinggi-tingginya, sehingga tercapai swasembada, diharapkan tingkat pendapatan petani akan meningkat. Jika penghasilan meningkat cukup signifikan, otomatis kesejahteraan petani akan semakin membaik dan sinyal kemakmuran pun akan semakin terang benderang.
Pertanyaan kritisnya adalah apakah gambaran seperti ini akan sesuai dengan fakta kehidupan di lapangan ? Atau, hal semacam itu, baru tertulis indah di atas kertas ? Inilah sesungguhnya “pe-er” penting yang harus dijawab. Sebab, berdasarkan pengalaman, meningkatnya produksi pangan, utamanya beras, tidak serta merta mampu mendongkrak kesejahteraan petani.
Data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) seringkali mencatat, produksi pangan meningkat cukup signifikan, namun kesejahteraan petaninya (dilihat dari Nilai Tukar Petani) cenderung jalan ditempat alias tidak beranjak. Padahal, harapan awalnya, produksi meningkat, maka kesejahteraan petaninya jadi semakin membaik.
Diselisik lebih dalam, membaiknya kesejahteraan petani, ternyata tidak hanya ditentukan oleh meningkatnya hasil produksi pangan. Banyak faktor yang menbuat kesejahteraan petani meningkat. Salah satunya, faktor harga jual di tingkat petani. Apalah artinya produksi yang berlimpah, bila harga jual di tingkat petani melorot cukup signifikan ?
Sadar akan hal demikian, kebijakan pencapaian swasembada pangan, tentu bukan hanya diarahkan menggenjot produksi setinggi-tingginya menuju swasembada, namun yang lebih penting lagi adalah terjadinya peningkatan kesejahteraan petaninya secara nyata. Untuk itu, kalimat yang lebih pas untuk disampaikan menjadi “swasembada pangan yang mensejahterakan petani”.
Produksi pangan, tidak boleh tidak, harus digenjot. Akan tetapi, sedini mungkin, Pemerintah telah menjamin, saat panen tiba, harga jualnya tidak akan anjlok. Kalau pun ada pihak-pihak yang doyan memainkan harga di tingkat petani, maka peran Bulog sebagai offtaker, betul-betul dioptimalkan, sehingga mampu meredam pihak-pihak yang doyan memarginalkan nasib dan kehidupan petani.
Kita berharap agar Bulog sebagai offtaker yang membeli gabah/beras petani dengan harga yang wajar, betul-betul akan menunjukkan kelasnya sebagai “sahabat sejati” petani yang memiliki kewajiban moral untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Bulog dengan “wajah baru” dimintakan untuk berperan selaku lembaga otonom Pemerintah yang tampil sebagai pelindung petani.
Bagi kaum tani, terpilihnya Prabowo menjadi RI 1, jelas membawa kebanggaan tersendiri. Kaum tani merasa senang, ketika ada aktivis petani yang sempat memimpin Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) selama dua periode kepemimpinan, bahkan sekarang pun masih menjadi Ketua Dewan Pembina HKTI, mampu merebut simpati rakyat untuk menakhkodai bangsa dan negara.
Akibatnya, menjadi hal yang lumrah, bila selama Presiden Prabowo memimpin bangsa, segenap kaum tani di negeri ini, merasa berkewajiban untuk mendukung dan mensukseskan kebijakan dan program yang dirancang oleh Kabinet Merah Putih. Bersama Prabowo, kaum tani siap mensukseskan program Pemerintsh, khususnya dalam pencapaian swasembada pangan yang mensejahterakan petaninya.
Ketika memberi sambutan dalam Pelantikan Pengurus DPD HKTI Jawa Barat tanggal 14 Desember 2024 di Savoy Homan Bandung, Ketua DPN HKTI Dr. Fadli Zon menegaskan betapa pentingnya sektor pertanian dalam pembangunan bangsa dan negara. Fadli Zon, mengajak agar segenap Keluarga Besar HKTI Jawa Barat manpu mengawal jalannya pembangunan Jawa Barat yang pro petani.
Senada dengan yang disampaikan Ketua DPN HKTI Dr. Fadli Zon, Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi (KDM) juga meminta kepada segenap jajaran HKTI Jawa Barat untuk sama-sama bergerak mengembalikan kejayaan Jawa Barat sebagai salah satu lumbung padi nasionsl. Itu sebabnya, dibutuhkan sinergi dan kolaborasi diantara para pemangku kepentingan sektor pertanian di Jawa Barat.
Sinyal kemakmuran petani, kini sudah semakin jelas, jika diteropong dari sisi kemauan politik Pemerintah. Yang masih belum jelas adalah dari sisi tindakan politiknya di lapangan. Sinyal kemakmuran petani, tentu bukan hanya sekedar berkedap-kedip, namun yang lebih utama lagi, bagaimana sinyal itu menjadi menyala secara terang benderang.
Kita percaya Presiden Prabowo akan mampu membuka ruang kemakmuran petani menjadi prioritas kebijakan, seiring dengan semangat pencapaian swasembada pangan. Kita yakin maksud Presiden mewujudkan swasembada pangan, bukan hanya menggenjot produksi semata, tapi seirama dengan itu, kemakmuran petaninya pun penting diwujudkan.
Akhirnya perlu diingatkan, kemakmuran petani, bukan hanya dijadikan “Salam Tani Makmur” yang selama ini mengedepan menjadi sapaan diantara sesama aktivis HKTI, namun dibalik sapaan itu, terkandung semangat untuk mewujudkan kemakmuran petani ke arah kenyataannya. Sebagai warga bangsa, kita berkewajiban membuktikannya.
***
Judul: “Sinyal Kemakmuran” Kaum Tani
Penulis: Ir. Entang Sastraatmadja
Editor: Jumari Haryadi
