MajmusSunda News, Bandung, 1 Oktober 2025 – Artikel ini ditulis oleh Ahmad Adib Zain, Warga Bandung asal Kepri (Ketua Dewan Penasihat IKPKR Jawa Barat) untuk bahan FGD HUT Provinsi Kepri Ke-23 yang dilaksanakan IKPKR Jawa Barat.
- Setelah jatuhnya Malaka 1511, oleh Portugis, sebagai penerus “Melayu Empire” dibentuklah Kesultanan Johor-Riau tahun 1528 yang wilayahnya meliputi juga Kepulauan Riau. Peperangan demi peperangan dengan Portugis masuknya Belanda dan Inggris, Dua abad kemudian lahir Raja Haji Fisabilillah, manusia Perkasa yang lahir di Ulu Sungai Riau 1725, mendirikan kekuatan Maritim untuk melawan Belanda. Benteng utama di Pulau Penyengat, bermaksud kembali merebut Malaka, sialnya Belanda dibantu oleh Kesultanan Siak menyerang RHF sehingga terbunuh tahun 1784. Masa itu terus berkecamuk perang Belanda membentuk pemimpin boneka sebagai kepanjangan tangannya untuk melawan Inggris dan mengadu domba sesama Melayu. RHF Pahlawan Nasional dan menjadi nama Bandara di Tanjungpinang.
- Tamadun ilmu atau lahirnya kaum cerdik cendikia paling tidak kita mengenal tokoh Raja Ali Haji yang lahir di Penyengat, 1808 terkenal dengan Gurindam 12, Penyusun Tata Bahasa Melayu yang kemudian menjadi Bahasa Indonesia, nama beliau dinobatkan untuk nama Universitas Negeri di Kepri. Terbentuknya organisasi Cendikiawan Rosyidah Club di Pulau Penyengat pada tahun 1892 oleh Kesultanan Riau Lingga menunjukkan kemajuan keilmuan sangat diperhatikan oleh Negara Riau Lingga. Tercatat pula perkembangan Ilmu Kesehatan melalui Raja Ahmad Tabib yang belajar teknis perubatan di Mekkah kepada Syeik Ahmad Fathani. Nama Raja Ahmad Tabib menjadi diabadikan nama RSUD Provinsi Kepri.
- Dalam tata kelola Pemerintahan, setelah Belanda dan Inggris berdamai melalui Traktat London sehingga terbentuk Kesultanan Riau Lingga 1824 dengan dilantiknya Sultan Abdul Rahman ( I ) Muazamsyah wilayahnya termasuk Kepri dan Indragiri. Seiiring berjalan waktu melihat Kesultanan Riau Lingga bertambah maju, Belanda memakzulkan Sultan Abdul Rahman II maka administrasi pemerintah langsung dipegang Belanda yang awalnya terdapat Residen Riau, kemudian dibentuk Afdeling Tanjungpinang, 1911 wilayahnya Keori, Inhil dan Ketaman. Setelah merdeka terbentuknya Kabupaten Kepulauan Riau dan terakhir Provinsi Kepulauan Riau 2002.
- Dalam bidang Perniagaan, doeloe kehadiran Portugis, Belanda dan Inggris dikawasan ini yang ditentang oleh Kesultanan/Kerajaan Melayu, karena mereka ingin merebut posisi pelabuhan dan jalur laut untuk perdagangan antar negara itu. Kemudian mengambil alih pertambangan seperti di Dabo Singkep yang pernah dikuasai Kesultanan Lingga yang mempercayakan penambang timah kepada salah seorang lagendaris bernama Dabuk atau Laboh yang menambang sejak 1783. Mungkin ini nama Singkep, menjadi Dabo Singkep?
Sekitar tahun 1906 di Kepri berdiri badan usaha milik kesultanan/kerajaan ( BUMN/BUMD ) yang paling terkenal adalah Ahmadi & Co, kantor pusatnya di Pulau Midai, hasil-hasil perkebunan Kelapa, karet, cengkih dan hasil laut daerah Pulau Tujuh (Natuna dan Anambas, Tambelan sekarang ) dan daerah lain langsung dijual ke Singapura. Perkebunan diperluas dan pulau-pulau kecil ditanami kelapa dan karet. Ahmadi & Co membuka cabang perdagangan dan percetakan/penerbitan di Singapura tahun 1915. Setelah berjaya lebih dari 50, kini redup. Cabang Ahmadi & Co di Singapura sudah jatuh ketangan orang lain, di sana berdiri The Sultan Hotel.
Gugusan pulau Karimun, Singkep, Bintan sangat kaya dengan kandungan biji timah, bauksit dan pasir urug. Pasir kuarsa/silika yang ditemukan paling tidak di pulau Natuna, Subi dan Rempang. Pulau Bintan dengan Bauksitnya tercatat ditemukan oleh Belanda 1920. Kini timah hampir berlalu dengan suka dan dukanya, Bauksit di Kijang, Bintan sudah berakhir, namun sempat secara sporadis ditambang di seantero pulau Bintan; kini paling tidak tercatat ada 2 industri pengelolahan bauksit menghasilkan produk turunannya. Ketika galian dan sedotan “mineral” ini habis, Pemerintah membuka keran menjual pasir urug baik pasir laut maupun pasir darat, dengan segala risiko lingkungan. Inilah bentuk Ekonomi Kepri, bagaimana 23 tahun ini kondisinya?
Berkah ekonomi sumber daya alam lainnya adalah minyak dan gas dapat memperkuat fiskal daerah penghasil seperti Natuan dan Anambas dan daerah lain dalam skema bagi hasil yang dihitung bersama pemerintah pusat. Participating interest (PI) sebagai hak dan kewajiban dalam pengelolaan hulu minyak dan gas bumi (migas) di wilayah kerja tertentu, yang ditawarkan kepada BUMD setempat maksimun 10% guna meningkatkan partisipasi daerah, pengalaman dan pengetahuan serta meningkatkan pendapatan daerah. Apakah sudah dimanfaatkan?
Era perdagangan bebas ini, Kepulauan Riau harusnya paling beruntung diantara semua Provinsi yang berbatasan dengan negara jiran karena disamping alur laut yang ramai, juga terletak selemparan batu saja dari negara yang termaju di Asia, yaitu Singapura. Untuk meningkatkan investasi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 36 Tahun 2000 menjadi undang-undang, menjadi landasan pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam-Bintan-Karimun termasuk berapa bagian Kota Tanjungpinang, bagaimana dampaknya kepada fiskal daerah?
Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dibentuklah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Rencana Proyek Strategis Nasional (PSN), Pemberian Izin Usaha Tambang, Penjualan Pasir Laut dll semuanya adalah pemberian fasilitas bagi korporasi di Kepulauan Riau, baik itu untuk penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing. Apakah warga Kepri kebanyakan itu mengerti apalagi terlibat untuk mendapatkan kesempatan berusaha, menjadi profesional atau pekerja demi penghidupan yang layak. Ini tantangan di hari jadi Provinsi Kepri ke depan.
Selamat Berdiskusi, Semoga FGD ini terwujud Bandung Diskusi Club, untuk menjadi kawah pemikiran bagi kemajuan anggota IKPKR dan sumbangan untuk Pembangunan Kepri.
Kota Bandung, 28 September 2025

—–
Judul: Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Negeri Manusia Perkasa, Para Cendikia dan Peniaga
Penulis: Ahmad Adib Zain (Ketua Dewan Penasihat IKPKR Jawa Barat)
Editor: A. Noor