MAJMUSSUNDA.ID, KOTA BANDUNG – Kasus gagal bayar PT Dana Syariah Indonesia (DSI) bukan sekadar perkara keuangan. Ia adalah potret buram tentang bagaimana kepercayaan publik—yang dibangun atas nama agama—dikhianati secara sistematis. Dengan total kerugian yang kini teridentifikasi mencapai Rp 2,4 triliun dan menyeret sekitar 15.000 pendana, skandal ini menempati halaman depan sejarah hitam industri keuangan Indonesia.
Di balik istilah-istilah manis seperti hijrah finansial, keberkahan, dan investasi halal, tersimpan praktik yang justru jauh dari nilai keadilan. Audit forensik yang dilakukan otoritas menemukan bahwa platform ini telah bertransformasi menjadi skema Ponzi berkedok syariah—sebuah ironi yang memalukan.
Anatomi Kejahatan Finansial
Temuan OJK dan PPATK mengungkap pola kejahatan yang rapi dan terencana. Hampir seluruh proyek yang ditawarkan kepada publik—sekitar 99 persen—ternyata fiktif. Data peminjam riil dipelintir dan diduplikasi untuk menciptakan ilusi proyek baru, semata-mata demi menarik dana segar.
Dana yang seharusnya mengalir ke sektor properti justru menyimpang. Sekitar Rp 1,2 triliun dialihkan ke hampir seratus perusahaan afiliasi dan rekening pribadi para pengurus. Manipulasi pasar dilakukan dengan memanfaatkan pihak terafiliasi sebagai “pendana pancingan”, menciptakan kesan seolah proyek aman dan diminati. Laporan keuangan dipoles, informasi di situs web dimanipulasi, sementara regulator menerima data yang tak sepenuhnya benar.
Mengapa Kejahatan Ini Terulang?
Jawabannya sederhana sekaligus menyedihkan: karena agama dijadikan tameng. Label “syariah” dan testimoni tokoh publik bekerja sebagai perisai psikologis, melumpuhkan nalar kritis masyarakat. Imbal hasil tinggi—hingga 18 persen per tahun—diterima tanpa skeptisisme yang wajar, seolah risiko dapat dihapus oleh jargon moral.
Lebih ironis lagi, celah pengawasan terbuka lebar. DSI telah menghimpun dana sejak 2018, namun baru mengantongi izin penuh pada 2021. Tiga tahun tanpa pengawasan ketat cukup untuk membangun fondasi fraud. Dewan Pengawas Syariah yang seharusnya menjadi penjaga kepatuhan justru pasif, mengandalkan laporan internal tanpa audit independen terhadap aset yang diklaim ada.
Indikator kesehatan pun diabaikan. Ketika tingkat keberhasilan pengembalian (TKB90) anjlok hingga 6,92 persen, pemasaran agresif tetap berjalan—sebuah tanda bahwa sistem lebih sibuk menjaring korban baru ketimbang memperbaiki kerusakan lama.
Jalan Keluar: Transparansi, Bukan Retorika
Skandal ini menyisakan satu pelajaran penting: integritas tidak bisa lagi diserahkan pada slogan. Ia harus dipaksa bekerja melalui sistem. Di sinilah teknologi—blockchain dan kecerdasan buatan—menawarkan jalan keluar.
Melalui pendekatan yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti David Darmawan bersama mitra strategisnya, transparansi keuangan direkonstruksi dari hulu ke hilir. Distributed Ledger Technology memastikan setiap transaksi tercatat permanen dan tak bisa dimanipulasi. Aset riil diverifikasi melalui sistem registrasi digital yang dapat dilacak publik. Smart contract mengeksekusi kesepakatan tanpa ruang bagi rekayasa manusia.
Kecerdasan buatan melengkapi peran ini dengan analisis risiko yang objektif dan deteksi dini terhadap pola fraud. Tokenisasi aset memungkinkan setiap pendana mengetahui dengan jelas ke mana uang mereka mengalir, sementara transparansi rantai pasokan menutup celah proyek fiktif yang selama ini menjadi ladang penipuan.
Pada akhirnya, skandal DSI bukan hanya tentang uang yang hilang, melainkan tentang kepercayaan yang dirampas. Jika industri keuangan ingin bertahan, integritas tak boleh lagi sekadar klaim moral. Ia harus menjadi sistem—keras, transparan, dan tak memberi ampun pada kecurangan.
***
Judul: Pengkhianatan di Balik Jubah Syariah Skandal Dana Syariah dan Harga Mahal Kepercayaan Publik
Jurnalis: Asep Zaenal Mustofa (Asep AZM)
Editor: Asep Ruslan
David Darmawan, direktur eksekutif AI for Good Indonesia
