MajmusSunda News – Bandung, Rabu (11/11/2026) – SINOPSIS: Esai lima bagian ini membedah secara radikal realitas dilematis hukum pertanahan, tumpang tindih klaim spasial, dan hambatan pengurusan Sertifikat Hak Milik (SHM) di wilayah Kabupaten Subang melalui kacamata geoliterasi kritis. Diuraikan bentang administrasi persil yang terkunci, benteng hukum Hak Guna Usaha (HGU) aktif korporasi negara warisan tanah partikelir Pamanoekan en Tjiasemlanden (P&T Lands), turbulensi sejarah penguasaan lahan pasca-1965, intervensi sains hidrologi dalam memproteksi kawasan lindung, hingga epilog kebangsaan mengenai manifesto reforma agraria sejati demi harga mati martabat kemakmuran rakyat di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1. Cengkeraman Garis Koordinat Persil: Spasial Hambatan SHM di Tanah Subang
Menatap konseptualisasi ruang di wilayah Kabupaten Subang menghadapkan pandangan geowisata kita pada ironi agraria yang teramat pelik dan mendalam. Di atas hamparan tanah vulkanik yang mahasubur, ribuan warga dan petani lokal secara fisik telah mendiami, mengolah, dan merawat petak-petak lahan secara turun-temurun selama puluhan tahun. Namun, ketika melangkah menuju meja birokrasi Badan Pertanahan Nasional (BPN), mereka membentur dinding hukum yang tegap berupa status tanah yang tidak bisa ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM). Hambatan spasial ini mencerminkan bahwa wilayah Subang secara eksak dikunci oleh lembar-lembar peta persil kuno yang memagari bumi Pasundan, memisahkan hak pemanfaatan ruang dari kedaulatan kepemilikan mutlak privat, dan mendikte nasib agraria masyarakat dari hulu Cisalak hingga hilir Pamanukan.
2. Benteng HGU Eks Tanah Partikelir: Legasi Kuasa Korporasi Perkebunan Negara
Akar utama dari tingginya kompleksitas dan kemustahilan terbitnya SHM di sebagian besar wilayah Subang berhulu langsung dari sejarah nasionalisasi raksasa pascakolonial. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958, wilayah Pamanoekan en Tjiasemlanden (P&T Lands) yang dahulunya berstatus tanah partikelir milik swasta Eropa diambil alih secara total oleh Pemerintah Republik Indonesia. Lahan produktif skala masif di zona hulu dan transisi tersebut kemudian dikunci di bawah payung hukum Hak Guna Usaha (HGU) aktif PT Perkebunan Nusantara (PTPN). Konsekuensi hukumnya teramat ketat; di atas hamparan tanah yang secara administratif masih tercatat sebagai aset HGU aktif milik korporasi negara atau BUMN, pengajuan Sertifikat Hak Milik pribadi (SHM) secara mutlak tidak dapat dikabulkan dan tidak dapat diterbitkan oleh negara.
3. Turbulensi Sejarah Pasc a-1965: Benang Kusut Klaim dan Tumpang Tindih Alas Hak
Lompatan kronik pertanahan di Subang kian membelit akibat warisan turbulensi politik dan sengketa horizontal yang terjadi pada kurun 1960-an hingga pasca-1965. Proses redistribusi lahan bekas tuan tanah partikelir yang sempat digulirkan melalui semangat land reform UUPA 1960 terhenti di tengah jalan akibat guncangan revolusi politik, memicu tumpang tindih klaim garapan yang belum tuntas terselesaikan. Akibatnya, lahir anomali tata ruang di mana permukiman padat penduduk dan fasilitas umum pedesaan berdiri di atas lahan yang di dalam buku tanah BPN secara sah masih berstatus sebagai kekayaan negara atau HGU perkebunan. Ketidakjelasan “alas hak” dan rentetan sejarah penguasaan sepihak di masa lalu inilah yang membuat pengurusan SHM mandiri di era modern selalu menemui jalan buntu karena status tanahnya dikategorikan sebagai tanah sengketa struktural.
4. Proteksi Hidrologis Sabuk Lindung: Intervensi Ekologi Menolak Privatisasi
Selain hambatan administrasi perkebunan, regulasi sains lingkungan dan tata guna lahan bertindak tegap sebagai filter ketat yang membatasi privatisasi tanah menjadi SHM. Wilayah hulu Subang Selatan, khususnya koridor resapan Cijambe, lereng Gunung Canggah, dan tangki air alami Ranggawulung, dipetakan secara eksak sebagai kawasan hutan hidrologis pelindung. Kawasan yang memuat lapisan batuan beku kedap air (impermeable) dan menyimpan cadangan air raksasa sebesar empat miliar meter kubik—total kapasitas statis air tanah dangkal dan air tanah dalam hasil studi pada tahun 2000—ini berada di bawah kendali ketat Perum Perhutani atau negara. Demi menjaga stabilitas akuifer, mencegah bencana banjir bandang, dan melindungi hak atas air bersih bagi jutaan jiwa di wilayah hilir, negara secara tegas melarang keras penerbitan SHM komersial di zona tangkapan air tersebut, mengutamakan keselamatan ekologi regional di atas ego kepemilikan privat.
5. Epilog Geowisata: Manifesto Reforma Agraria Sejati, Proteksi Hulu, dan Kedaulatan Spasial NKRI
Menembus batas permukiman yang terhimpit di sela-sela patok HGU perkebunan Subang hari ini membawa kesadaran geoliterasi kita pada sebuah kesimpulan bahwa seri ini adalah panggilan suci untuk memetakan keadilan ruang secara bijaksana. Sulitnya menerbitkan SHM di Subang adalah bukti empiris eksak mengenai rumitnya legasi hukum masa lalu, namun di sisi lain, ketatnya penguncian status lahan ini terbukti membawa manfaat ekologis yang luar biasa sebagai benteng proteksi radikal yang menjaga integritas daerah hulu sebagai zona resapan air alami. Tanpa adanya kekakuan status hukum negara tersebut, kawasan tangkapan air hulu akan sangat rentan mengalami fragmentasi lahan komersial yang memicu ledakan beton perkotaan dan mengancam pasokan air regional. Oleh karena itu, jalan keluar atas benang kusut ini menuntut implementasi “Reforma Agraria” sejati yang bersahaja melalui pelepasan hak (enclave) atas permukiman warga yang telah eksis puluhan tahun, tanpa sedikit pun mengendurkan proteksi ketat pada zona resapan air pegunungan. Menata kembali batas tanah pertiwi dengan jujur dan adil adalah manifesto kebangsaan yang mutlak, demi memanusiakan manusia, menjaga ketahanan air, serta menegakkan marwah kedaulatan agraria di bawah kibaran suci bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia!
#GeowisataNusantara #SeriBS-103 #KonflikAgrariaSubang #SertifikatHakMilik #HakGunaUsaha #TanahPartikelirSubang #PTPNPerkebunan #ReformaAgraria #SainsHidrogeologi #HutanLindungPerhutani #OmanAbdurahman #NKRIHargaMati
Judul: GEOWISATA NUSANTARA Seri #BS-103: Anatomi Konflik Agraria Subang: Mengurai Benang Kusut HGU Raksasa dan Misteri Sulitnya SHM
Penulis: Oman Abdurahman terlahir di Ciamis, 14 Desember 1961. Beliau menyelesaikan S-2 Rekayasa Pertambangan Institut Teknologi Bandung, Bidang Hidrogeologi. Segudang pengalaman pendidikan, kerja, dan organisasi telah mewarnai hidupnya. Alamat email: omanarah20@gmail.com
Editor: Parkah
