MajmusSunda News – Bandung, Minggu (8/11/2026) – Dinamika politik nasional kembali memanas menyusul mencuatnya kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara, tokoh politik, insan media, hingga elemen masyarakat sipil.
Kasus tersebut menambah daftar persoalan politik yang tengah menjadi perhatian publik setelah sebelumnya muncul polemik mengenai dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri pada 3 November 2026 mengungkap penetapan tiga personel kepolisian berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal (illegal tapping), akses ilegal, serta penghapusan data elektronik.
Menurut keterangan Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin, penyadapan diduga dilakukan terhadap nomor telepon Presiden RI, pejabat negara, tokoh politik, media, pimpinan organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, hingga kalangan pengusaha. Praktik tersebut diduga berlangsung sepanjang 2025–2026 tanpa prosedur dan dasar hukum yang semestinya.
Perkembangan kasus ini memunculkan keprihatinan sekaligus reaksi keras dari Ketua Umum Angkatan Muda Siliwangi (AMS), Rully Alfiady.
Ia menilai penyadapan terhadap kepala negara dan lingkungan lembaga kepresidenan merupakan persoalan luar biasa yang tidak boleh dipandang sebagai kejadian biasa.
“Penyadapan terhadap lembaga kepresidenan adalah sebuah peristiwa yang tidak boleh dianggap biasa. Ini kejadian luar biasa,” tegasnya.
Menurut Rully, persoalan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan pelanggaran etika maupun tata krama dalam kehidupan bernegara. Lebih dari itu, apabila dugaan tersebut terbukti, tindakan penyadapan dari lingkungan internal kekuasaan merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan dan tanggung jawab yang melekat pada lingkar pemerintahan.
“Penyadapan yang dilakukan oleh lingkungan di seputar istana jelas bukan hanya soal etis atau adab, tetapi lebih pada sebuah pengkhianatan dari internal circle kekuasaan,” ujarnya.
Rully menilai Presiden Prabowo perlu mengambil langkah tegas dan menyeluruh untuk mengungkap kasus tersebut. Penanganan perkara, menurutnya, tidak boleh berhenti hanya pada pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi harus mampu menelusuri seluruh kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Ia bahkan mengingatkan bahwa penelusuran perlu menjangkau lingkungan kekuasaan yang lebih luas, termasuk kemungkinan adanya keterlibatan pihak-pihak di sekitar jajaran kabinet.
“Presiden seharusnya mengambil langkah tegas dan tuntas hingga ke pihak-pihak yang terlibat, yang bahkan bukan tidak mungkin berada di sekitaran jajaran kabinet presiden,” tandasnya.
Sikap Ketua Umum AMS tersebut menegaskan pentingnya menjaga integritas lembaga kepresidenan sebagai institusi negara. Kepercayaan publik terhadap pemerintahan, menurut pandangan yang disampaikannya, harus ditopang oleh transparansi, tanggung jawab, serta keberanian untuk menindak setiap pelanggaran hukum tanpa pandang bulu.
Di tengah meningkatnya tensi politik nasional, pengungkapan kasus penyadapan ini menjadi ujian bagi komitmen pemerintah dan aparat penegak hukum dalam memastikan bahwa kekuasaan dijalankan sesuai konstitusi dan ketentuan hukum yang berlaku.
Judul: Ketua Umum AMS: Penyadapan Presiden Bukan Peristiwa Biasa, Ada Pengkhianatan dari Lingkar Kekuasaan
Penulis: Asep Zaenal Mustofa
Editor: Parkah
