SPHP, Petani, dan Warga Miskin

“Ketahanan pangan bukan sekadar tentang ketersediaan beras, melainkan tentang kesejahteraan petani yang memproduksinya dan kemampuan rakyat untuk membelinya.”

MajmusSunda News – Cianjur, Sabtu (31/10/2026) – Tindakan tegas dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam kasus dugaan penyelewengan dan pengoplosan beras subsidi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Bulog, yang terungkap di wilayah Matraman, Jakarta Timur, dengan total dugaan beras SPHP yang diselewengkan mencapai sekitar 600 ton. Modus operandi: Beras SPHP yang seharusnya dijual dengan harga subsidi (misalnya Rp12.500/kg) diduga dibongkar dari kemasan aslinya dan dikemas ulang (dioplos) untuk dijual sebagai beras premium dengan harga lebih tinggi (sekitar Rp17.000/kg). Negara diperkirakan mengalami kerugian mencapai Rp3,3 miliar.

Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman, memberikan sanksi dengan mencopot delapan pejabat di lingkungan Perum BULOG dan Bapanas, serta memberikan surat teguran kepada dua pejabat lainnya akibat kelalaian dalam pengawasan.

Adapun langkah BULOG, melalui Direktur Utama Perum BULOG Ahmad Rizal Ramdhani, menyatakan bahwa pihak internal sedang berkoordinasi dengan Polres Jakarta Timur untuk proses hukum lanjutan, serta menggelar inspeksi mendadak (sidak) serentak terhadap mitra Rumah Pangan Kita (RPK) di seluruh Indonesia yang memiliki pola pemesanan tidak wajar (misalnya memesan 4 ton dalam waktu dua hari berturut-turut).

Ketahanan Pangan dan Ujian Keadilan

Program ketahanan pangan menjadi salah satu agenda strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Orientasinya tidak hanya meningkatkan produksi dan mewujudkan swasembada beras, tetapi juga memperkuat cadangan pangan pemerintah, menjaga stabilitas harga, dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Arah kebijakan tersebut diperkuat melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Tahun 2026–2029. Instruksi ini menekankan penguatan cadangan beras, pencapaian swasembada, dan peningkatan pendapatan petani.

Namun, keberhasilan ketahanan pangan tidak cukup diukur dari besarnya produksi atau stok beras di gudang pemerintah. Ukuran keberhasilannya juga harus terlihat pada harga gabah yang layak bagi petani dan harga beras yang terjangkau bagi masyarakat, terutama kelompok miskin.

Di sinilah Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras memiliki peran penting. Persoalannya, bagaimana memastikan kebijakan stabilisasi harga tidak mengorbankan petani dan benar-benar membantu masyarakat yang membutuhkan?

SPHP: Untuk Siapa?

SPHP merupakan intervensi pemerintah melalui Cadangan Beras Pemerintah (CBP), yang dikelola Perum BULOG berdasarkan penugasan pemerintah, untuk menjaga ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga beras.

Landasan hukumnya antara lain Pasal 55 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Pasal 55 menegaskan kewajiban pemerintah melakukan stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok, sedangkan Pasal 56 mengatur instrumen pelaksanaannya, termasuk penetapan harga produsen dan konsumen, pengelolaan cadangan pangan, serta pengaturan distribusi.

Dengan demikian, SPHP bukan bantuan eksklusif yang hanya boleh dibeli warga miskin. Program ini ditujukan untuk menstabilkan pasar dan menjaga keterjangkauan beras bagi masyarakat secara luas. Meski demikian, pemerintah harus memastikan manfaatnya dapat dirasakan kelompok berpenghasilan rendah, bukan justru didominasi pembeli besar atau pihak yang mengambil keuntungan dari subsidi negara.

Badan Pangan Nasional pada Maret 2026 menetapkan target penyaluran SPHP beras sebesar 828 ribu ton dengan dukungan anggaran subsidi harga Rp4,97 triliun. Program tersebut juga diarahkan ke daerah yang bukan sentra produksi dan wilayah yang tidak sedang mengalami panen raya. Di daerah yang panen raya, distribusi tetap dimungkinkan secara terbatas dengan mempertimbangkan kondisi harga konsumen dan perlindungan harga gabah petani.

Kebijakan ini penting: stabilisasi harga konsumen harus berjalan beriringan dengan perlindungan produsen.

Warga Miskin dan Beban Pangan

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin Indonesia pada Maret 2026 mencapai 22,93 juta orang atau 8,07 persen dari total penduduk. Tingkat kemiskinan perdesaan mencapai 10,67 persen, lebih tinggi dibandingkan perkotaan sebesar 6,34 persen.

BPS juga mencatat garis kemiskinan nasional sebesar Rp669.235 per kapita per bulan. Komponen makanan menyumbang 74,70 persen dari garis kemiskinan tersebut. Data ini memperlihatkan betapa pentingnya keterjangkauan pangan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah.

Penurunan angka kemiskinan tentu patut diapresiasi. Namun, jutaan warga masih rentan terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok. Ketika harga beras naik, rumah tangga miskin harus mengurangi pengeluaran lain, termasuk untuk pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar keluarga.

Karena itu, keberhasilan SPHP tidak boleh hanya dinilai dari volume beras yang tersalurkan. Pemerintah juga harus mengukur apakah harga di pasar menjadi lebih terjangkau, beras tersedia di wilayah yang membutuhkan, dan keluarga miskin memperoleh manfaat nyata.

Petani Jangan Menjadi Korban

Keadilan pangan tidak boleh berhenti pada kepentingan konsumen. Petani menanggung biaya benih, pupuk, tenaga kerja, pengairan, serta risiko gagal panen. Jika harga gabah jatuh saat panen raya, pendapatan petani terancam meskipun harga beras di tingkat konsumen belum tentu turun secara sebanding.

Oleh sebab itu, SPHP harus terintegrasi dengan kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), penyerapan gabah, penguatan cadangan beras, dan pembenahan rantai distribusi. Pemerintah perlu memastikan intervensi pasar tidak menekan harga gabah secara tidak proporsional.

Inpres Nomor 4 Tahun 2026 memberikan arah kebijakan yang relevan: pengadaan gabah dan beras dalam negeri harus mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan pendapatan petani. Tantangannya adalah konsistensi pelaksanaan, koordinasi antarlembaga, dan pengawasan di lapangan.

Penyimpangan dan Sanksi Hukum

Karena SPHP menggunakan cadangan pangan pemerintah dan dukungan anggaran negara, distribusinya wajib transparan serta sesuai peruntukan. Petunjuk teknis SPHP beras 2026 membatasi pembelian konsumen maksimal lima kemasan ukuran 5 kilogram atau alternatif dua kemasan ukuran 2 kilogram. Beras yang telah dibeli tidak boleh diperjualbelikan kembali.

Per 29 Oktober 2026, Bapanas menetapkan harga konsumen SPHP maksimal Rp12.500 per kilogram untuk wilayah Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi; Rp13.100 untuk wilayah Sumatera lainnya, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan; serta Rp13.500 untuk Maluku dan Papua.

Penjualan di atas ketentuan harga, penjualan kembali, pengemasan ulang, pengoplosan, atau pengalihan distribusi harus ditindak sesuai jenis pelanggaran dan bukti yang ditemukan. UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan beserta perubahannya, dan ketentuan teknis SPHP dapat menjadi rujukan sesuai unsur perbuatan yang terbukti. Sanksi administratif maupun pidana tidak boleh diterapkan secara serampangan; setiap penindakan harus memiliki dasar hukum dan memenuhi unsur pelanggaran yang relevan.

Rekomendasi: Satu Kebijakan, Dua Perlindungan

Pemerintah perlu melakukan lima langkah. Pertama, memperkuat penyerapan gabah dan memastikan harga pembelian pemerintah melindungi pendapatan petani. Kedua, memprioritaskan distribusi SPHP ke wilayah yang mengalami tekanan harga dan memiliki kerentanan daya beli. Ketiga, membuka data penyaluran, harga, dan stok secara transparan. Keempat, memperkuat pengawasan Bapanas, BULOG, pemerintah daerah, Satgas Pangan, dan aparat penegak hukum, disertai saluran pengaduan yang mudah diakses masyarakat. Kelima, mengevaluasi SPHP berdasarkan indikator yang seimbang: kesejahteraan petani, keterjangkauan harga, ketepatan distribusi, serta manfaat bagi rumah tangga miskin.

Penutup

Program ketahanan pangan Presiden Prabowo harus menjadi kemenangan bersama. Swasembada tidak boleh sekadar menjadi prestasi produksi, sementara petani kehilangan kepastian pendapatan dan warga miskin kesulitan membeli beras.

Pemerintahan Prabowo wajib hadir menjaga keseimbangan antara harga yang layak bagi produsen dan harga yang terjangkau bagi konsumen. Sebab, ketahanan pangan sejati bukan hanya ketika gudang pemerintah penuh, melainkan ketika petani sejahtera dan setiap keluarga mampu menyediakan nasi di meja makan.

Fiat Justitia, Servata Veritate — Tegakkan keadilan, peliharalah kebenaran.

Cianjur, 31 Oktober 2026.