MajmusSunda News – Tasikmalaya, Senin (29/09/2025) – Anti-korupsi dan pencegahan kekerasan perlu ditanamkan sejak dini di lingkungan satuan pendidikan. Hal ini bisa dilakukan melalui materi pembelajaran bagi murid, serta lewat teladan integritas dari guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, dan bimbingan orang tua di rumah.
Lebih dari seribu guru dan murid dari 25 provinsi mengikuti kegiatan Internalisasi Penanaman Nilai-Nilai Integritas serta Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada Satuan Pendidikan Tahun 2025. Kegiatan ini digelar oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Inspektorat Jenderal (Itjen), bekerja sama dengan Komisi X DPR RI dan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemendikdasmen. Sebanyak 90 peserta hadir langsung di Tasikmalaya, sementara lainnya bergabung secara daring.
Melalui kegiatan ini, Itjen Kemendikdasmen menekankan dua pesan utama: anti-korupsi dan pencegahan kekerasan. Nilai-nilai tersebut diyakini dapat dibentuk sejak dini, tidak hanya lewat pembelajaran formal, tetapi juga melalui keteladanan dari guru dan orang tua. DWP turut berperan sebagai representasi keluarga, mendidik anak-anak agar memiliki mental anti-korupsi, anti-kekerasan, dan berintegritas dalam kehidupan sehari-hari.
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Atip Latipulhayat, menegaskan bahwa integritas adalah fondasi pendidikan, bukan sekadar kepatuhan pada aturan. “Integritas diajarkan lewat contoh. Guru yang jujur dan konsisten adalah buku pelajaran terbaik,” ujarnya dalam pembukaan, Sabtu (27/9/2025). Ia menambahkan bahwa misi pendidikan sejatinya adalah membentuk insan bertakwa dan berkarakter, di mana kejujuran dan akuntabilitas harus dibiasakan sejak dini.
Dengan karakter yang kuat dan lingkungan belajar yang sehat, sekolah-sekolah Indonesia diharapkan mampu melahirkan generasi penerus yang bermartabat, berdaya saing, dan menjaga keutuhan bangsa.
Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendikdasmen, Faisal Syahrul, menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak dalam menciptakan sekolah yang aman dan bebas kekerasan. Menurutnya, pencegahan kekerasan sama pentingnya dengan pencegahan korupsi. “Orang tua, masyarakat, pemerintah daerah, hingga lembaga terkait perlu terlibat aktif agar budaya integritas dan nol kekerasan benar-benar terwujud,” katanya.
Sebagai pembicara utama, Anggota Komisi X DPR RI, Ferdiansyah, membahas penguatan tata kelola sekolah, pemahaman gratifikasi, dan pencegahan kekerasan. Ia mengaitkan tema integritas dengan tiga fungsi DPR RI: legislasi, pengawasan, dan anggaran. Ia juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap dana pendidikan, mulai dari Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) hingga Dana Alokasi Khusus (DAK). “Setiap rupiah uang negara di pendidikan wajib diawasi. Transparansi dan akuntabilitas menjamin bantuan benar-benar sampai ke kelas,” tegasnya.
Ferdiansyah juga mengingatkan bahwa literasi politik anggaran harus sampai ke sekolah dan masyarakat. Memahami siklus APBN/APBD, termasuk porsi 20% untuk pendidikan, akan memperkuat partisipasi publik dalam mengawal kebijakan. Ia menekankan bahwa integritas perlu dibiasakan melalui sembilan komponen sederhana: jujur, disiplin, bertanggung jawab, berani, sederhana, peduli, adil, mandiri, dan kerja keras.
Kegiatan ini diharapkan tidak hanya menjadi forum diskusi, tetapi juga momentum membangun komitmen kolektif. Guru, murid, tenaga kependidikan, dan orang tua diharapkan menjadi teladan integritas. Melalui langkah kecil sehari-hari seperti menolak gratifikasi, tidak menoleransi praktik curang, dan menumbuhkan sikap saling menghormati, sekolah dapat menjadi tempat yang aman, ramah, dan jujur.
Judul: Pendidikan Anti Korupsi dan Pencegahan Kekerasan Harus Dimulai Sejak Dini
Jurnalis: Asep GP
Editor: Parkah
