MajmusSunda News, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (12/09/2024) – Artikel dalam Kolom OPINI berjudul “PT Pupuk Indonesia Menyambut Ketahanan Pangan Berkualitas” ini ditulis oleh: Ir. Entang Sastraatmadja, Ketua Harian DDP HKTI Jawa Barat dan Anggota Forum Dewan Pakar Pertanian dan Pembangunan Pedesaan, Majelis Musyawarah Sunda (MMS).
Organisasi Pangan dan Pertanian dunia (bahasa Inggris: Food and Agriculture Organization, sering disingkat FAO) menyebut ada tiga poin penting terkait dengan ketahanan pangan suatu bangsa. Ketiga poin tersebut adalah ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan. Bicara ketersediaan pangan, sesuai dengan yang disuratkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, ditempuh melalui produksi dalam negeri, cadangan pangan, dan impor.
Dalam beberapa tahun terakhir, produksi pangan dalam negeri, khususnya beras, mengalami penurunan yang cukup serius sehingga melahirkan suasana “darurat beras”. Banyak faktor yang membuat produksi beras dalam negeri abjlok. Pemerintah sendiri, seperti yang disampaikan Menteri Pertanian mengakui, setidaknya ada sepuluh penyebab utama turunnya produksi beras.
Menurut Menteri Pertanian, kesepuluh penyebab itu adalah pertama volume pupuk subsidi dikurangi 50 persen. Ia mencatat alokasi pupuk subsidi pada 2021 sebanyak 8,78 juta ton. Namun, tiap tahun alokasi pupuk turun hingga hanya 4,73 juta ton tahun ini.
Kedua adalah sebanyak 17 hingga 20 persen petani tidak bisa menggunakan Kartu Tani. Ketiga adalah petani hanya diberi pupuk satu kali tanam.
Keempat, Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) di Jawa mencatat terdapat 30 juta orang tidak boleh menerima pupuk. Kelima, alsintan (alat dan mesin pertanian) sudah tua.
Keenam adalah kekeringan akibat El Nino. Ketujuh adalah saluran irigasi 60 persen kondisinya perlu direhabilitasi.
Kedelapan, jumlah petugas penyuluh lapangan (PPL) hanya 50 persen dari kebutuhan. Kesembilan bibit unggul berkurang. Kesepuluh anggaran turun.
Lalu, bagaimana dengan cadangan beras Pemerintah? Benarkah selama beberapa tahun belakangan ini, cadangan beras Pemerintah selalu merisaukan?
Puncaknya terjadi pada akhir tahun 2022, cadangan beras Pemerintah hanya sekitar 400 ribu ton, padahal beberapa bulan sebelumnya, pemerintah memperoleh piagam penghargaan dari International Reasearch Rice Institute (IRRI) atas kisah sukses meningkatkan produksi dan produktivitas beras.
Mengacu pada persoalan seperti ini, mulai 2024 ini pemerintah tampak lebih serius untuk mengokohkan cadangan berasnya. Setidaknya, bangsa kita perlu memiliki cadangan beras pemerintah sejumlah 1,5 juta ton. Bahkan, dalam salah satu kesempatan Presiden Jokowi mendambakan agar cadangan beras pemerintah sebesar 3 juta ton.
Selanjutnya, bagaimana dengan kebijakan impor beras? Inilah yang butuh pencermatan kita bersama. Dalam aturan yang ada, impor beras telah dijadikan pilihan pemerintah untuk memperkuat ketersediaan beras nasional. Berlebih atau kurang produksi beras yang dihasilkan para petani padi dalam negeri, impor beras sah-sah saja untuk dilakukan.
Komitmen PT Pupuk Indonesia untuk terlibat secara aktif guna mewujudkan ketahanan pangan bangsa dan negara yang berkualitas, sudah sepantasnya kita dukung dengan sepenuh hati. Perusahaan ini tentu bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan pupuk bagi petani, tetapi juga sangat diharapkan mampu melahirkan pemikiran cerdas dan bernas dalam membangunan ketahanan pangan bangsa dan negara yang berkualitas.
Berkaitan dengan hal itu, menjadi sangat masuk akal bila Direktur Utama PT Pupuk Indonesia berkomitmen, tidak hanya mendukung pertanian melalui penyediaan pupuk, melainkan juga mendorong adopsi teknologi, keberlanjutan pertanian hingga memberikan apresiasi kepada banyak pihak yang terekam ingin menjaga dan memelihara keperkasaan sektor pertanian.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyebut ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
Berbasis pada pemahaman ini, ketahanan pangan yang berkualitas akan dapat diwujudkan, jika dan hanya jika kita mampu menggapai swasembada pangan terlebih dahulu. Itu sebabnya, bila kita dalami apa yang menjadi program prioritas Prabowo/Gibran dalam lima tahun ke depan (2024-2029), upaya mencapai swasembada pangan, energi, dan air merupakan prioritas utama yang harus diwujudkan.
Keberadaan dan kehadiran PT Pupuk Indonesia dalam mendukung peningkatan produksi dan produktivitas beras menuju ketahanan pangan yang berkualitas benar-benar sangat dibutuhkan. Terlebih dengan adanya pengakuan Menteri Pertanian yang menyebut pupuk menjadi faktor utama dalam menggenjot produksi setinggi-tingginya menuju swasembada.
Itu sebabnya, beberapa langkah dan terobosan cerdas yang digarap PT Pupuk Indonesia dalam menguatkan dan mengokohkan ketahanan pangan yang lebih berkualitas, patut diberi apresiasi, khususnya yang berkaitan dengan adopsi teknologi dan membangun simpul koordinasi yang optimal dengan para pemangku kepentingan lainnya.
Kita berharap, ke depan PT Pupuk Indonesia dapat tampil sebagai “prime mover” dalam meningkatkan produksi dan produktivitas beras setinggi-tingginya. PT Pupuk Indonesia mampu memberi pandangan dan pemikiran cerdas, bagaimana bersinergi dan berkolaborasi dengan kelembagaan petani guna melahirkan tata kelola pupuk bersubsidi yang lebih terukur dan bertanggungjawab.
Semoga niat mulia PT Pupuk Indonesia menyambut ketahanan pangan yang berkualitas akan menjadi komitmen Keluarga Besar PT Pupuk Indonesia dalam sumbangsihnya kepada bangsa dan negara. PT Pupuk Indonesia, tentu tahu persis, urusan pangan menyangkut mati dan hidupnya suatu bangsa. (PENULIS, KETUA HARIAN DPD HKTI JAWA BARAT).
***
Judul: PT Pupuk Indonesia Menyambut Ketahanan Pangan Berkualitas
Penulis: Ir. Entang Sastraatmadja
Editor: Jumari Haryadi
