MajmusSunda News, Kolom OPINI, Jawa Barat, Sabtu (07/06/2025) – Artikel dalam Kolom OPINI berjudul “Saatnya Swasembada Beras Berkelanjutan” ini ditulis oleh: Ir. Entang Sastraatmadja, Ketua Dewan Pakar DPD HKTI Jawa Barat dan Anggota Forum Dewan Pakar Pertanian dan Pembangunan Pedesaan, Majelis Musyawarah Sunda (MMS).
Sekalipun belum ada proklamasi resmi, kini Indonesia sudah berswasembada beras lagi, namun sinyal ke arah itu tampak telah berkelap-kelip. Ada politisi yang mengklaim, Indonesia baru saja berhasil membuat produsen beras dunia terkaget-kaget mendengar pengumuman bahwa negeri ini menyetop impor beras mulai tahun ini.
Penerintahan Thailand dan Vietnam, termasuk Myanmar pantas mengerutkan dahi, karena mereka bakal kehilangan pangsa ekspor berasnya dengan jumlah yang cukup signifikan. Saat ini mereka pasti berjuang keras untuk mencari negara lain yang membutuhkan beras. Pasar beras dunia terekam terganggu dengan kebijakan yang ditempuh negara kita.
Tidak adanya impor beras, merupakan salah satu indikator yang membuat sebuah bangsa berhak menyebut diri berswasembada. Bagi bangsa kita sendiri, sebetulnya sudah sering berswasembada beras. Sudah dua kali memperoleh Piagam Penghargaan berkelas dunia. Pertama tahun 1984 dari FAO dan kedua tahun 2023 dari IRRI.
Sayangnya, prestasi swasembada beras yang diraih, bukanlah swasembada beras yang sifatnya berkelanjutan, namun lebih tepat disebut dengan swasembada beras ‘on trend’ alias swasembada beras “kadang-kadang”. Kalau iklim dan cuaca berpihak ke dunia pertanian, maka kita akan swasembada. Sebaliknya, bila tidak mendukung, terpaksa kita harus mengimpor beras kembali.
Contohnya bisa kita petakan apa yang terjadi pada tahun 2023 lalu. Baru saja IRRI didampingi petinggi FAO datang ke Jakarta untuk menyerahkan Piagam Penghargaan keberhasilan meningkatkan produksi dan produktivitas, sehingga layak berswasembada beras, beberapa bulan kemudian, Indonesia harus rela melepas status yang disandangnya.
Sergapan El Nino inilah yang membuat produksi beras dalam negeri anjlok dengan angka cukup meyakinkan. Pemerintah sendiri terekam seperti yang tak berdaya lagi menghadapinya. Tidak ada lagi jalan keluar yang bisa dipilih, kecuali menempuh kembali kebijakan.impor beras. Kran impor yang ditutup rapat, kini terpaksa harus dibika lagi.
Dalam jangka pendek, Impor beras hanya satu-satunya langkah yang bisa diambil Pemerintah. Walau dengan berat hati melepas status swasembada beras yang baru beberapa bulan saja diterima Pemerintah, tapi saat itu pun bertepatan dengan tahun politik. Tahun 2024, bangsa kita akan melaksanakan hajatan demokrasi yang digelar setiap lima tahunan.
Untuk berjaga-jaga dan menghindari hal-hal yang tak diharapkan, impor beras adalah solusi cerdas yang perlu dijadikan pilihan Pemerintah. Lampu hijau impor beras, kembali dinyalakan dan betapa tercengangnya bangsa ini setelah Badan Pusat Statistik (BPS), melaporkan jumlah impor beras tahun 2024. Jumlahnya sangat fantastik mencapai angka 4,5 juta ton.
Seorang sahabat langsung nyeletok, “kok bisa-bisanya Pemerintah mendapat piagam penghargaan swasemvada beras yang umurnya hanya beberapa bulan saja” ? Itulah fakta kehidupan yang tak mungkin dapat kita pungkiri. Akibatnya wajar jika sekarang sudah terpenuhi ukuran yang menjadikan Indonesia swasembada beras, namun Pemerintah tampak hati-hati untuk mengumumkannya.
Produksi beras yang meningkat cukup meyakinkan, cadangan beras Pemerintah yang semakin kokoh dan tidak adanya lagi impor beras, jarena Pemerintah telah menyetopnya, sebetulnya syarat untuk jadi bangsa yang berswasembada beras, sudah dapat dipenuhi. Catatan kritisnya, mengapa Pemerintah tidak segera memproklamirkannya ?
Apa Pemerintah sedang menunggu waktu yang tepat untuk memproklamirkannya ? Atau lebih menunjukan kehati-hatian agar pengalaman buruk tahun 2023 tidak terulang kembali ? Yang pasti, kalau pun Pemerintah akan mengumumkan bahwa Indonesia sudah swasembada beras lagi hari ini, secara akal sehat status swasembada beras, memang telah kita kantongi.
Pertanyaannya sekarang apakah Pemerintah sudah siap untuk menjadikan swasembada beras kali ini merupakan swasembada beras permanen alias berkelanjutan dan tidak lagi swasembada beras yang bersifat on trend ? Jawaban inilah yang kita tunggu, sehingga kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Pemerintahan Presiden Prabowo memang beda dengan Pemerintahan sebelumnya.
Mencermati kinerja Pemerintah dalam menggenjot produksi dan produktivitas beras setinggi-tingginya menuju swasembada, kita boleh optimis bila swasembada beras yang dicapai adalah swasebada beras berkelanjutan. Begitupun dengan semangat juang yang tinggi untuk mewujudkan cadangan beras Pemerintah yang kokoh. Termasuk komitmennya untuk menghentikan impor beras.
Rasa was-was kita adalah apakah yang kita capai sekarang ini akan dapat dijaga dan dilestarikan keberadaannya, sehingga swasembada beras permanen ini akan tetap bertahan untuk tahun-tahun berikutnya ? Ya, inilah ‘pe-er’ kita bersama yang di dalamnya mengandung kehormatan dan tanggung-jawab. Kita harus buktikan mampu untuk menjawabnya.
Dibawah kepemimpinan Presiden Prabowo, mestinya para Pembantunya akan berjuang habis-habisan guna memberi karya terbaiknya bagi kemajuan dan kejayaan bangsa. Mari kita kawal bareng-bareng.
***
Judul: Saatnya Swasembada Beras Berkelanjutan
Penulis: Ir. Entang Sastraatmadja
Editor: Jumari Haryadi
